Page 440 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 440
Pengayaan Materi Sejarah
memberikan kesempatan bagi rakyat di daerah untuk berperan lebih besar
dalam memajukan wilayah mereka.Terpilihnya wakil rakyat dan kepala
daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat diharapkan
lebih dapat mengakomodasi keinginan masyarakat karena memahami
seluk beluk masalah dan potensi masyarakat dan sumber daya alam
yang dimiliki oleh wilayah bersangkutan disamping lebih memahami
karakter dan adat istiadat yang berlaku di wilayah tersebut.
e. Upaya Pemberantasan KKN
Kendati berhasil melakukan berbagai pencapaian di bidang
ekonomi dan politik terutama dalam menghasilkan produk undang-
undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan Presiden
Megawati belum berhasil melakukan penegakkan hukum (law
enforcement).Berbagai kasus KKN yang diharapkan dapat diselesaikan
pada masa pemerintahannya menunjukkan masih belum maksimalnya
upaya Presiden Megawati dalam penegakkan hukum terutama kasus-
kasus KKN besar yang melibatkan pejabat negara. Belum maksimalnya
penanganan kasus-kasus tersebut juga disebabkan karena kurangnya
jumlah dan kualitas aparat penegak hukum sehingga proses hukum
terhadap beberapa kasus berjalan sangat lambat dan berimbas pada
belum adanya pembuktian dari kasus-kasus yang ditangani. Namun
keseriusan pemerintah untuk memerangi tindak pidana korupsi
tercermin dari dikeluarkannya UU No. 20 tahun 2001 tentang
perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor). Produk hukum tersebut merupakan produk hukum yang
dikeluarkan khusus untuk memerangi korupsi.
Pengeluaran produk hukum tentang Tipikor diikuti dengan
dikeluarkannya berbagai produk hukum lain seperti UU No. 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 15 Tahun
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 22 Tahun 2002
tentang Grasi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), PP No, 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan
Jabatan dan Pangkat Hakim, Inpres No. 2 Tahun 2002 tentang
Penambang Pasir Laut dan Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang Pemberian
Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan
Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak
Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelepemilihan umusaian
Kewajiban Pemegang Saham.
428
