Page 428 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 428
Pengayaan Materi Sejarah
Di sisi lain Abdurrahman Wahid juga berpendapat bahwa
pendidikan universal bisa tumbuh di sekolah maupun di masyarakat.
Oleh karena itu muncul istilah yang diakui secara resmi dalam kebijakan
pendidikan nasional yaitu pendidikan formal (SD, SMP, SMA dan PT)
dan pendidikan nonformal (keluarga, lingkungan kerja, komunitas sosial
dan lain-lain). Cetak biru pendidikan berbasis sekolah dan pendidikan
universal tertual dalam UU no 25 tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (khusus bidang pendidikan) 37
Kebijakan Akomodasionis
Abdurrahman Wahid Sudah dikenal sebagai tokoh pluralis sebelum ia
menjadi presiden. Ia berpendapat bahwa setiap warga negara, tanpa
memperhatikan etnis, agama dan aliran politiknya memiliki hak dan
kedudukan yang sama. Pemikiran tersebut merupakan esensi dari ajaran
agama apapun karena Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Prinsip
inilah yang dipegang Abdurrahman Wahid dalam berbagai aktivitasnya.
Sikapnya yang mengayomi kaum minoritas merupakan
perwujudan dari pemikirannya tentang Islam rahmat bagi alam semesta.
Ketika menjadi presiden, gagasan tentang pluralis dan pembelaan hak
kaum minoritas direalisasikan dengan mencabut Inpres No 14 tahun
1967. Selanjutnya Presiden Abdurrahman Wahid pemulihan hak
minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka
yang beragama Konghucu melalui Keputusan Presiden No. 6 tahun
2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu.
Melalui keputusan itu pula Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan
Imlek sebagai hari libur nasional. Pada masa pemerintahannya, Presiden
Abdurrahman Wahid berupaya mengurangi campur tangan negara
dalam kehidupan umat beragama. Lebih lanjut, Presiden
Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa “Kita hanya akan mampu
menjadi bangsa yang kokoh, kalau umat beragama yang berbeda dapat
saling mengerti satu sama lain, bukan hanya sekedar saling
menghormati.” Kebijakan ini menjadikan Abdurrahman Wahid
memperoleh gelar Bapak Tionghoa Indonesia. 38
Di sisi lain, Presiden Abdurrahman Wahid mengambil sikap
yang berseberangan dengan sikap partai politik pendukungnya
terutama dalam kasus komunisme dan masalah Israel. Sikap Presiden
Abdurrahman Wahid yang cenderung mendukung pluralisme dalam
masyarakat termasuk dalam kehidupan beragama dan hak-hak
416
