Page 423 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

undang yang jauh melebihi angka produktivitas legislatif selama masa
Orde Baru yang hanya tercatat sebanyak 4,07 undang-undang per tahun
(0,34 per bulan).
Untuk meningkatkan kinerja aparatur negara penegak hukum,
BJ Habibie melakukan reorganisasi kepolisian, Kepolisian dikembangkan
keberadaannya dan dipisahkan dari organisasi Tentara Nasional
Indonesia. Jadi fungsi kepolisian negara dapat lebih terkait ke dalam
kerangka sistem penegakan hukum.
Tekad untuk mengadakan reformasi menyeluruh dalam
kehidupan nasional, telah berulang kali ditegaskan oleh B.J Habibie
bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi
negara yang selama ini seakan-akan disakralkan haruslah ditelaah
kembali untuk disempurnakan sesuai dengan kebutuhan zaman.
Penyempurnaan Undang-Undang Dasar dipandang penting untuk
menjamin agar pemerintahan di masa-masa yang akan datang semakin
mengembangkan sesuai dengan semangat demokrasi dan tuntutan ke
arah perwujudan masyarakat madani yang dicita-citakan. Untuk itu
pada era pemerintahan B.J. Habibie Ketetapan MPR No 11/1978
mengenai keharusan dilakukannya referendum terlebih dahulu sebelum
diberlakukannya amandemen terhadap Undang-undang Dasar dicabut.

Setelah pemilihan umum hasilnya di umumkan dan terbentuk
anggota DPR/MPR periode 1999-2004 kemudian dilaksanakan Sidang
Umum MPR mulai 1 sampai 21 Oktober 1999. Amin Rais dari Partai
Amanat Nasional (PAN) terpilih sebagai Ketua MPR dan Akbar Tanjung
dari Partai Golkar terpilih sebagai Ketua DPR. Pada 14 Oktober 1999,
Presiden B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di
depan Sidang Umum MPR. Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi atas
pidato pertanggung jawaban Presiden Habibie tanggal 15-16 Oktober
1999, dari sebelas fraksi yang menyampaikan pemandangan umumnya,
hanya empat fraksi yang secara tegas menolak, sedangkan enam fraksi
lainnya masih belum menentukan putusannya. Kebanyakan fraksi itu
memberikan catatan serta pertanyaan balik atas pertanggungjawaban
Habibie itu. Masalah diangkat diantaranya masalah Timor-Timur,
pemberantasan KKN, masalah ekonomi dan masalah Hak Azasi
Manusia. 29
Setelah mendengar jawaban Presiden Habibie atas pemandangan umum
fraksi-fraksi, MPR dalam sidangnya pada 20 Oktober 1999, dini hari

411