Page 420 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 420

Pengayaan Materi Sejarah


                perekonomian Indonesia yang semakin memburuk. Reformasi ekonomi
                mempunyai  tiga  tujuan  utama  yaitu:  (1)  Merestrukturisasi  dan
                memperkuat  sektor  keuangan  dan  perbankan;  (2)  Memperkuat  basis
                sektor  riil  ekonomi;  (3)  Menyediakan  jaringan  pengaman  sosial  bagi
                mereka yang paling menderita akibat krisis.
                        Secara  perlahan  Habibie  berhasil  membawa  perekonomian
                Indonesia  ke  arah  yang  jauh  lebih  baik  dibandingkan  dengan  keadaan
                ekonomi  sebelumnya  yang  sangat  buruk.  Pemerintahan    Habibie
                berhasil  menurunkan  laju  infasi  dan  distribusi  kebutuhan  pokok  mulai
                kembali  berjalan  dengan  baik.  Selain  itu,  yang  paling  signifkan  adalah
                nilai  tukar  rupiah  mengalami  penguatan  secara  simultan    hingga    nilai
                tukar  rupiah  menyentuh  Rp.  6.700,00  per  US$  1  pada  Juni  1999.  Nilai
                tukar  rupiah  sedikit  melemah  mencapai  Rp.  8000,-per  US$  1,  ketika
                eskalasi politik naik menjelang Sidang Umum  MPR.
                        Sesuai TAP MPR No.X/MPR/1998 tentang  penanggulangan  krisis
                di bidang sosial budaya yang terjadi sebagai akibat dan krisis ekonomi,
                Pemerintah  kemudian  menerapkan  Program  Jaring  Pengaman  Sosial
                (JPS).  Program  Jaring  Pengaman  Sosial,  di  bidang  kesehatan  dan
                pendidikan,  telah  banyak  membantu  masyarakat  miskin  dalam  situasi
                krisis.
                Kebebasan Pers: langkah awal kebebasan berpedapat

                        Habibie menyadari bahwa tuntutan rakyat menjelang reformasi
                adalah  penghormatan  terhadap  hak-hak  dasar  seorang  manusia,  yaitu
                masalah  HAM.  Salah  satu  kebijakan  habibie  terkait  dengan  itu  adalah
                pencabutan ketetapan untuk meminta Surat Izin Terbit (SIT) bagi media
                massa  cetak,  sehingga  media  massa  cetak  tidak  lagi  khawatir  dibredel
                melalui  mekanisme  pencabutan  Surat  Izin  Terbit.  Hal  penting  lainnya
                dalam  kebebasan  mengeluarkan  pendapat  bagi  pekerja  media  massa
                adalah  diberinya  kebebasan  untuk  mendirikan  organisasi-organisasi
                profesi. Pada era Soeharto, para wartawan diwajibkan menjadi anggota
                satu-satunya  organisasi  persatuan  wartawan  yang  dibentuk  oleh
                pemerintah.  Sehingga  merasa  selalu  dikontrol  dan  dikendalikan  oleh
                pemerintah. Era Habibie diberi kebebasan untuk membentuk berbagai
                organisasi profesi.
                        Kebijakan ini membawa dampak positif bagi pertumbuhan pers
                di  Indonesia.  Pada  masa  orde  baru  media  cetak  hanya  sejumlah  289,
                pada masa habibie mencapai 1398. Maraknya penerbitan disebabkan



                408
   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425