Page 422 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

Mission in East Timor (UNAMET) pada 11 Juni 1999. Habibie dan Koffi
Annan bersepakat untuk merahasiakan hasil jajak pendapat hingga 72
jam setelah hasilnya diketahui. Jajak pendapat diselenggarakan pada 30
Agustus 1999 sesuai dengan Persetujuan New York. Hasil jajak
pendapat adalah 78.5% menolak dan 21,5% menerima. Habibie
menerima informasi melalui telefon dari Kofi Annan pada tanggal 4
September 1999. Sekjen PBB tersebut menyampaikan akan melakukan
28
konferensi pers untuk mengumumkan hasil jajak pendapat tersebut.
Sikap Sekjen PBB yang melakukan konferensi pers dianggap
Habibie melanggar kesepakatan. Hal tersebut berdamapak munculnya
kerusuhan sosial di Timor Timur pada 6 September 1999. Kondisi
tersebut mendorong pemerintah mengumumkan kondisi Darurat
Militer. Sehingga demi kemanusiaan, pemerintah Indonesia menyetujui
percepatan pengiriman pasukan multinasional di Timor Timur.
Hasil jajak pendapat kemudian dilaporkan Habibie ke MPR.
Habibie mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa,
dan itu sesuai dengan nilai dasar dari UUD 1945. Presiden Habibie
mengharapkan MPR berkenan membahas hasil jajak pendapat tersebut
dan menuangkannya dalam ketetapan yang memberikan pengakuan
terhadap keputusan rakyat Timor-Timur. Sidang Umum MPR RI pada 19
Oktober 1999, memutuskan hasil jajak pendapat tersebut diterima dan
ditetapkan dalam TAP MPRRI No. V/MPR/1999 tentang penyataan
pendapat Timor Timur. Dengan demikian Timor Timur resmi berpisah dari
Indonesia. Sesuai dengan perjanjian New York, ketetapan tersebut
mensahkan pemisahan Timor-Timur dan RI secara baik, terhormat dan
damai, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah
bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung jawab,
demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Gerak Reformasi Hukum
Kebijakan Habibie di bidang hukum disesuaikan dengan Tap
MPR No.X/MPR/1998 reformasi di bidang hukum yang arahnya untuk
menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi di bidang
hukum. Reformasi dibidang ini sekaligus untuk menunjang upaya
reformasi di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.
Keberhasilan Habibie menyelesaikan 68 produk perundang-
undangan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya dalam waktu
16 bulan. Setiap bulan rata-rata dapat dihasilkan sebanyak 4,2 undang-

410