Page 418 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

Habibie juga melakukan kebijakan baru dengan melarang
rangkap jabatan pemerintahan dengan pimpinan partai Politik.
Kebijakan ini berdampak pada mundurnya Akbar Tanjung selaku ketua
partai Golkar dan Hamzah Haz selaku ketua PPP.

Dalam melaksanakan reformasi, terdapat tiga permasalahan
nasional yang membayangi stabilitas nasional, yaitu Timor Timur, Aceh
dan Irian Jaya. Untuk menghindari kekacauan dan instabilitas ekonomi-
politik ketika proses reformasi berjalan, Habibie mengajukan Otonomi
Daerah yang lebih demokratis dan semakin luas sebagai solusi penangan
masalah Aceh dan Irian Jaya. Kebijakan ini diharapkan akan
meminimalkan ancaman disintegrasi bangsa. Otonomi daerah
ditetapkan melalui Ketetapan MPR No XV/MPR/1998.

c. Partai Politik dan Pemilu 1999
Salah satu misi terpenting pemerintahan Habibie adalah
membuka jalan peralihan demokratis dengan mempercepat
pelaksanaan pemilihan umum. Habibie memandang bahwa pemilu
merupakan instrumen terpenting dalam membangun demokrasi. Oleh
karena itu Habibie meminta DPR untuk melakukan perubahan terhadap
UU pemilihan umum. Karena sistem politik yang ada sangat
mengistimewakan golkar. Sistem tersebut membuat DPR/ MPR tidak
memiliki legitimasi di mata masyarakat. Legitimasi masyarakat sangat
diperlukan dalam mengubah situasi krisis yang tidak terprediksi menjadi
terprediksi. Faktor inilah yang mendorong Habibie menyiapkan pemilu
secepatnya. Langkah awal yang dilakukan oleh Habibie adalah
memberikan kebebasan berpolitik dengan mencabut aturan
pembatasan partai politik. Kebijakan tersebut memunculkan kebebasan
untuk mendirikan partai politik, sehingga sampai pertengahan Oktober
1998 tercatat sebanyak 80 partai politik baru, bahkan ketika Pemilihan
Umum akan dilaksanakan, jumlahnyab mencapai 141 partai. Setelah
diverifkasi oleh Komisi Pemilihan Umum menjadi 95 partai, dan yang
berhak mengikuti Pemilihan Umum 48 partai.

Pemilihan umum 1999, merupakan tonggak terpenting dalam
pembangunan demokrasi di Indonesi, karena ini menjadi langkah awal
pemilu yang demokratis. Pemilu 1999 adalah penyelenggaraan pemilu
dengan multipartai.

Setelah UU pemilihan umum disahkan, presiden membentuk
Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya terdiri dari

406