Page 419 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 419

wakil partai politik dan wakil pemerintah. Hal yang membedakan pemilu
                1999  dengan  pemilu  sebelumnya  (kecuali  pemilu  1955)  adalah  diikuti
                oleh  banyak  partai.  Ini  dimungkinkan  karena  adanya  kebebasan  untuk
                mendirikan  partai  politik.  Dengan  masa  persiapan  yang  tergolong
                singkat,  pelaksanaan  pemungutan  suara  pada  pemilu  1999  ini  dapat
                dikatakan sesuai dengan jadwal, 7 Juni  1999.
                        Tidak  seperti  yang  diprediksi  dan  dikhawatirkan  oleh  banyak
                pihak,  ternyata  pemilu  1999  bisa  terlaksana  dengan damai  tanpa
                ada kekacauan yang berarti meski dikuti partai yang jauh lebih banyak,
                pemilu  kali  ini  juga  mencatat  masa  kampanye  yang  relatif  damai
                dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Berdasarkan laporan Komisi
                Pemilihan Umum (KPU), hanya 19 orang meninggal semasa kampanye,
                baik karena kekerasan maupun kecelakaan dibanding dengan 327 orang
                pada  pemilu  1997  yang  hanya  diikuti  oleh  tiga  partai.  Ini  juga
                menunjukkan rakyat kebanyakan lebih rileks melihat perbedaan. Pemilu
                1999,  dinilai  oleh  banyak  pengamat  sebagai  Pemilu  yang  paling
                demokratis dibandingkan 6 kali pelaksanaan Pemilu sebelumnya.

                        Berdasarkan  keputusan  KPU,  Panitia  Pemilihan  Indonesia  (PPI),
                pada 1 September 1999, melakukan pembagian kursi hasil pemilu. Hasil
                pembagian kursi itu menunjukan lima partai besar menduduki 417 kursi
                di  DPR,  atau  90,26  %  dari  462  kursi  yang  diperebutkan.  PDI-P  muncul
                sebagai  pemenang  pemilu  dengan  meraih  153  kursi,        Golkar
                memperoleh 120 kursi, PKB 51 Kursi, PPP 48 kusi, dan PAN 34 kursi.

                Kebijakan Ekonomi
                Pada masa awal dilantik sebagai presiden RI ke tiga, B.J. Habibie mewarisi
                kondisi  ekonomi  yang  sangat  kritis,  inflasi  mencapai  650%,  nilai  tukar
                rupiah  amblas  dari  Rp  2400an  menjadi  Rp15000an    pada    Juni    1998.
                Kondisi  ini  membuat  sistem  perbankan  mati  dan  bisnis  mengalami
                kebekuan. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka PHK.

                Oleh karena itu, sesuai dengan Tap MPR tentang pokok-pokok reformasi
                yang  menetapkan  dua  arah  kebijakan  pokok  di  bidang  ekonomi,  yaitu
                penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah
                dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga
                terjangkau,  serta  berputarnya  roda  perekonomian  nasional,  dan
                pelaksanaan  reformasi  ekonomi.  Presiden  BJ.Habibie  melakukan
                kebijakan  ekonomi  dengan  mengikuti  saran-saran  dari  Dana  Moneter
                Internasional yang dimodifkasi dengan mempertimbangkan kondisi



                                                                                 407
   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424