Page 427 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Reformasi ABRI

Abdurrahman Wahid juga memiliki visi untuk melakukan
reformasi internal dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(ABRI). Reformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang
terdiri atas unsur TNI dan Polri. Institusi ini kerap dimanfaatkan oleh
Pemerintah Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan terutama
dalam melakukan tindakan represif terhadap gerakan demokrasi.
Pemisahan TNI dan Polri juga merupakan upaya untuk mengembalikan
fungsi masing-masing unsur tersebut. TNI dapat memfokuskan diri
dalam menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia dari ancaman
kekuatan asing, sementara Polri dapat lebih berkonsentrasi dalam
menjaga keamanan dan ketertiban. Namun dalam situasi tertentu kedua
kekuatan ini dapat bekerja sama dan saling membantu untuk
kepentingan bangsa dan negara. Abdurrahman Wahid menyebutnya
agar bisa berdiri secara mandiri dan menjadi kekuatan nasional yang
profesional. 35
Abdurrahman Wahid sangat kritis terhadap TNI yang terlibat
dalam politik penguasa, sehingga menodai kemandirian lembaga TNI.
Untuk menyokong kebijakan ini, Abdurrahman Wahid kemudian
mengusulkan ke MPR untuk membuat ketetapan yang terkait dengan
pemisahan fungsi pertahanan dan fungsi keamanan. Ketetapan inilah
yang menjadi landasan hukum pemisahan TNI dan Polri. 36
Kebijakan Pendidikan: Penyetaraan pendidikan formal dan nonformal
Riwayat pendidikan Abdurrahman Wahid mempertemukan dua model
pendidikan, yaitu pendidikan formal (sekolah negeri) dan pendidikan
nonformal (pesantren). Menurut Abdurrahman Wahid, pendidikan
nonformal mempunyai peran penting dalam pendidikan karakter
kebangsaan.
Reformasi pendidikan yang diusulkan oleh Abdurrahman Wahid terletak
pada otonomi dan pemetaan tugas yang komprehensif dan
kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur dunia
pendidikan. Salah satu implementasi pemikiran ini adalah
dikeluarkannya keputusan presiden terkait perubahan status beberapa
perguruan tinggi negeri dari Perguruan Tinggi Negeri menjadi
Perguruan Tinggi yang berbadan hukum milik negara. Perguruan tinggi
tersebut diantara adalah UI, UGM, UNDIP, UNPAD, IPB, dan ITB.

415