Page 181 - Hubungan Indonesia Jepang dalam Lintasan Sejarah

HUBUNGAN INDONESIA-JEPANG
1945-1958

Anak anak campuran yang ditawan di kamp Australia memang tidak ada
kebebasan/ kesempatan melakukan hal itu dan sudah kehilangaan
ondeerdaanshcap Belanda.
Tetapi keinginannya pulang ke tanah air sangat keras dan mereka
mendesak terus Misi Militer Belanda, sehingga akhirnya pihak Belanda
menganggap kasus itu istimewa dan memberi kebijaksanaan pengecualian. Anak-
anak itu dipulihkan kembali hak onderdaanschap-nya, dan Belanda menyediakan
kapal untuk repatriasi mereka ke Indonesia pada tahun 1947. Tetapi waktu itu ayah,
Jepang asli, tidak boleh ikut ke Indonesia. Karena itu ada juga anak-anak yang tidak
betah perpisahan dan terpaksa menutuskan tidak pulang.
Kapal itu yang namanya Cibadak, juga mengangkut sebagian mahasiswa
Indonesia yang mengambil paspor Belanda dan pulang. Kapal itu juga mengangkut
pengantin dari Indonesia yang baru-baru ini kawin dengan orang Jepang dan
dibawa ke Jepang pada tahun sebelumnya (1946), tetapi tidak betah dan
menutuskan pulang.
Dengan demikian Misi Militer Belanda berlaku sebagai badan mengurus
dan membantu urusan orang Indonesia yang ada di Jepang.

II. Sub-periode kedua: Hubungan sebagai Negara Independen Penuh

(1) “Penyerahan Kedaulatan” dari Belanda

Sesudah perjuangan selama hampir 4 tahun, Kerajaan Belanda akhirnya
menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia pada Desember 1949.
Sesudah itu Indonesia membuka kantor perwakilannya sendiri (Indonesia Seifu
Daihyōbu) di Tokyo. Karena Jepang belum diberi kemerdekaan penuh pada saat itu,
maka kantor perwakilan Indonesia itu dibuka untuk negosiasi, komunikasi dengan
GHQ Tentara Sekutu tetapi bukan dengan pemerintah Jepang. Karena pemerintah
Indonesia belum siap untuk kirim petugas ke Jepang, maka staf kantor itu untuk
sementara diisi oleh personil dari Misi Militer Belanda. Pada saat itu Perdana
Menteri Hatta minta kepada pemerintah Belanda agar kantor Perwakilan Belanda
5
mewakili kepentingan Indonesia di beberapa negara termasuk Jepang.
Rupanya RI tidak mempunyai ide untuk mempergunakan organisasi
komunitas Indonesia yang sudah ada di Jepang sebagai kantor wakil pemerintah.
Ada arsip Belanda tertanggal 23 Desember, 1949 yang menulis bahwa “Yogya
(berarti pemerintah RI) tidak akan mengijinkan badan Indonesia berfungsi sebgai
perwakilan pemerintah resmi”. “Badan Indonesia” yang dimaksudkan di sini
6

172