Page 161 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL

desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat. Setiap masalah harus
dilihat secara objektif pada setiap tahapan distribusi.
Mengingat berbagai masalah yang dihadapi, sebagai langkah inisiatif,
pada 25 Januari 2021 Rachmat Gobel mengadakan Rapat Koordinasi
Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi IV, VI, VII dan XI. Disepakati,
untuk menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI akan melakukan kunjungan
kerja ke beberapa daerah yang menjadi pusat kelangkaan pupuk bersubsidi.
Dari hasil kunjungan kerja itu ditemukan berbagai bentuk persoalan,
diantaranya; (1) data base pupuk kurang akurat; (2) verifikasi penerima
dan distribusi pupuk bersubsidi bermasalah, serta tidak tepat sasaran;
(3) pemerintah mempunyai hutang kepada PT. Pupuk Indonesia (Holding
Company) sebesar Rp 5,692 triliun yang mempengaruhi kinerja produksi
pupuk.

Data Piutang Pemerintah ke Perusahaan Pupuk (Rp juta)

Perusahaan Piutang 2019 Perkiraan Piutang 2020 Tota Piutang
(unaudited)
PT Pusri Palembang 305.023 165.198 470.221
PT Pupuk Kaltim 291.303 72.804 364.107
PT Pupuk Kujang 258.408 238.886 497.294
PT Petrokimia Gresik 2.604.130 1.282.467 3.886.597
PT Pupuk Iskandar Muda 324.603 149.440 474.043
Total 3.783.468 1.908.795 5.692.261

Sumber: materi RDP di Komisi IV dengan Kementerian BUMN

Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi itu, pada 9 Februari 2021 Rachmat
Gobel mengundang menteri terkait untuk melakukan rapat konsultasi. Rapat
dihadiri 4 menteri yaitu Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menteri BUMN Erick
Tohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menkeu Sri Mulyani dan Dirjen Industri
Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Muhammad Khayam mewakili Menperin.
Dari DPR RI hadir pimpinan Komisi IV, VI. VII dan XI DPR RI.
Sebagai pimpinan rapat, Rachmat Gobel menyampaikan bahwa
“ketahanan energi, pangan, dan air merupakan tiga tujuan utama
pembangunan berkelanjutan dari sustainable development goals (SDGs)”.

143