Page 163 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2
P. 163

KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL

                       Selanjutnya, mengenai harga gas ke pabrik pupuk, secara umum rata-rata
                    US$ 6 per MMBTU, namun biaya yang dikeluarkan jauh lebih tinggi karena
                    toll fee yang cukup tinggi.
                       Pendistribusian pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran, perlu
                    adanya evaluasi serta kajian secara mendalam. Sebagai salah satu alternatif,
                    program subsidi pupuk dialihkan menjadi subsidi langsung kepada keluarga
                    petani (KK-Tani).
                       Banyak  sekali  kasus  penyalahgunaan  pupuk  bersubsidi  yang  terjadi  di
                    hampir seluruh daerah seperti penggunaan diluar peruntukan, dipasarkan
                    sebagai pupuk nonsubsidi. Ada celah dalam pengawasan distribusi  karena
                    tanggung jawab produsen hanya sampai ke level 3, sementara di level 4 dari
                    pengecer ke petani itu diatur oleh Kementan dan Kemendag yang kiosnya
                    berada di level kabupaten, kecamatan, desa.

                    Mendapat Apresiasi
                       Inisiatif  Rachmat Gobel  menyelenggarakan rapat konsultasi  mendapat
                    sambutan  antusias  dari  instansi  terkait  dan  Komisi  DPR  RI.  Mendapat
                    apresiasi yang tinggi, karena dalam sejarah persoalan pupuk belum pernah
                    dilakukan  rapat  konsultasi  seperti yang  diinisiasi  Rachmat  Gobel  ini.
                    Karena bersifat konsultasi, rapat ini memang tidak untuk merumuskan satu
                    kebijakan.
                       Namun demikian, rapat ini telah menghasilkan pemahaman yang sama
                    bahwa distribusi pupuk bersubsidi banyak yang menyimpang, perlu  evaluasi
                    serta kajian   secara mendalam. Pertanyaan yang harus dijawab adalah
                    apakah kebijakan pupuk subsidi perlu dilanjutkan atau dicarikan alternatif
                    lain agar pemberian subsidi ini tepat sasaran. Sebagai salah satu alternatif,
                    subsidi pupuk dialihkan menjadi subsidi langsung kepada keluarga petani
                    (KK-Tani).
                       Rapat juga menyepakati, perlu langkah pembenahan secara holistik, baik
                    permasalahan dari hulu hingga hilir. Hasil pembahasan ini harus menjadi
                    perhatian  pemerintah  khususnya  dalam  hal  pelaksanaan pendistribusian
                    agar pupuk selalu tersedia setiap saat, tepat sasaran dan sesuai dengan data
                    yang disampaikan oleh Menteri Pertanian.
                       Rachmat Gobel mengakui, masalah  pupuk  subsidi  ini  sangat kompleks
                    sehingga butuh  waktu  untuk  menyelesaikan dan  mendapatkan solusi
                    yang efektif. Namun belajar dari pengalaman negara lain, katanya,  perlu
                    dicarikan solusi agar petani tidak perlu tergantung pada pupuk subsidi.
                       Alternatif itu, menurutnya adalah mendorong petani menggunakan pupuk
                    nonsubsidi. Alasannya, penggunaan pupuk jenis ini memberikan keuntungan


                                                       145
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168