Page 165 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2
P. 165

KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL

                    menjaga realisasi  pasokan gas sesuai dengan permintaan dan kebutuhan
                    produksi industri pupuk; (3) melakukan pemetaan dan proyeksi pemenuhan
                    kebutuhan gas industri pupuk.


                    Pandangan Menteri BUMN
                       Menteri BUMN Erick Tohir  dalam  pandangannya  menekankan akan
                    melakukan langkah meningkatkan sinergitas,  antara lain; (1) meningkatkan
                    kapasitas produksi  dan optimasi  HPP (Harga Pokok Produksi); (2) untuk
                    memastikan  supply  chain  dari  hulu  kehilir  dan  memastikan  ketersediaan
                    bahan baku,  Kementerian BUMN bersama BUMN holding pupuk  akan
                    mengeksplorasi tambang phosphate di luar negeri; (4) Kementerian BUMN
                    telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait potensi
                    target akuisisi perusahaan di luar negeri seperti di Yordania dan Maroko;
                    (5) Kementerian BUMN akan memastikan sinergisitas antara BUMN holding
                    pupuk  dan BUMN holding pertambangan untuk proses  akuisisi tambang
                    phosphate di luar negeri; (6) Kementerian BUMN akan melakukan reformasi
                    pupuk  nasional dengan meningkatkan pengelolaan BUMN holding  pupuk
                    secara lebih  profesional dan;  (7) mengusulkan  reformasi  Pupuk  Subsidi
                    Langsung.


                    Pandangan Menteri Keuangan
                       Menteri Keuangan Sri Mulyani engemukakan; (1) realisasi anggaran untuk
                    subsidi pupuk meningkat setiap tahun naik 5%-6%  dengan jumlah produksi
                    8-9 (delapan sampai sembilan) juta ton. Penggunaan anggaran harus
                    semaksimal mungkin. (2) penghitungan besaran anggaran subsidi  dalam
                    APBN dipengaruhi oleh luas lahan pertanian, HPP (Harga Pokok Produksi),
                    harga gas, dan nilai tukar rupiah; (3) terkait tagihan pupuk subsidi PT. Pupuk
                    Indonesia (Holding Company) kepada  pemerintah sebesar Rp 5,69 triliun,
                    akan dibayar setelah  dilakukan audit oleh BPK.


                    Pandangan Menteri Perindustrian
                       Dirjen IKFT Muhammad Khayam mewakili Menperin menyampaikan; (1)
                    untuk mendukung penugasan subsidi dan melayani pasar komersil Pupuk
                    Indonesia group memiliki  unit produksi di Lhokseumawe, Palembang,
                    Cikampek, Gresik, dan  Bontang; (2) kinerja penjualan pupuk  anorganik
                    subsidi oleh PT Pupuk Indonesia group sangat baik dengan dukungan stok
                    yang mencukupi sehingga pupuk dapat diperoleh dengan mudah hingga di
                    Lini IV; (3) faktor yang meyebabkan kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP)




                                                       147
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170