Page 150 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2004-2009:
Meneguhkan Kehidupan
Berdemokrasi Republik Indonesia

legislatif adalah partai politik dan bukan perorangan, suatu hal yang
berbeda dengan peserta pemilu yang memilih anggota DPD yang
adalah perorangan. Para calon legislatif yang bersedia maju hanya
dapat dicalonkan melalui partai politik dan bukan dari luar partai
politik.
Satu partai politik yang hendak merekrut calonnya harus
mempertimbangkan beberapa kepentingan dan tuntutan yang tidak
selalu sejalan. Hal pertama yang harus diperhatikan partai politik
adalah memperhatikan ketentuan dan pembatasan yang diberikan
oleh UU Pemilu (mengenai jumlah calon, daerah pemilihan, kuota
perempuan, dan tingkat pendidikan calon) dan SK KPU No. 638 tahun
2003. Namun demikian, dalam pelaksanaannya para calon legislator
tersebut juga dengan sendirinya memikirkan idealisme mereka, suatu
hal yang dapat dicek dengan relatif mudah dari kriteria yang ditetapkan
oleh partai politik untuk calon-calon legislatifnya, dan pembobotan
(scoring) yang diberikannya kepada masing-masing kriteria.
134
Tahapan pencalonan menjadi penting dalam proses pemilu
karena bermula dari tahap ini para calon wakil rakyat memulai
Partai politik sebagai langkahnya untuk mempersiapkan diri menjadi anggota Dewan.

wadah untuk Pencalonan untuk menjadi calon anggota legislatif harus diusung oleh
memasuki parlemen partai politik sehingga proses penentuan calon anggota legislative

akan lebih mengetahui dari masing-masing partai politik baik untuk DPR RI maupun DPRD
diawali dari proses seleksi internal partai. Partai politik sebagai
bagaimana wadah untuk memasuki parlemen akan lebih mengetahui bagaimana

kekurangan serta kekurangan serta kelebihan kader-kader yang mereka miliki. Dengan
kelebihan kader-kader demikian diharapkan proses kaderisasi partai politik dapat berjalan

yang mereka miliki. dengan baik agar dapat mewujudkan para calon legislator yang teruji.
Sebagai suatu entitas politik, setiap partai memiliki mekanisme yang
unik dalam memilih dan membina para kadernya. Biasanya mekanisme
partai tersebut tertuang di dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah
Tangganya.
Pada pemilu 2004, sistem pencalonan anggota legislatif
menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, di
mana penentuan calon terpilih disamping berdasar pada angka Bilangan
Pembagi Pemilih (BPP), dapat juga ditentukan berdasarkan nomor urut.
Dampaknya adalah setiap partai politik mempunyai wewenang untuk
menyusun daftar calonnya. Para calon yang ingin terpilih biasanya

134 Syamsuddin Haris (Ed.), Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi
Calon Legislatif Pemilu 2004, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta) Hal. xvii

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 145
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018