Page 151 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

berusaha dengan sedemikian rupa untuk mendapatkan nomor urut yang
paling awal karena dapat membuat tingkat keterpilihan mereka menjadi
lebih tinggi. Partai politik dengan demikian memanfaatkan hal tersebut
untuk menghimpun dana, yang mengakibatkan penentuan calon bukan
lagi berdasarkan pada kualitas, tetapi lebih berorientasi pada kontribusi
apa yang dapat diberikan oleh calon anggota legislatif kepada partai. 135
Persyaratan bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota adalah:
1. Warga negara Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu)
tahun atau lebih.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang dimaksud
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah taat
menjalankan kewajiban agamanya.
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa
Indonesia. (persyaratan ini tidak bermaksud untuk
membatasi hak politik warga negara penyandang cacat
yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya
sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD).
5. Berpendidikan paling rendah SMA (SMA), Madrasah Aliyah
(MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah
Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
6. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945,
dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang dimaksud
setia dalam hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan dari
calon anggota DPR dan DPRD yang bersangkutan dengan
diketahui oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya.
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara lima tahun atau lebih.
8. Sehat jasmani dan rohani. Kesehatan ini dibuktikan dengan
surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang ditunjuk
oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
9. Terdaftar sebagai pemilih.
10. Bersedia bekerja sepenuh waktu.
11. Mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota
Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara

135 Rozadi Abdullah, Op. Cit., hlm. 182-183.

dpr.go.id 146