Page 154 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

-
DPR RI 2004-2009: 2009:
DPR RI 2004
Meneguhk
Meneguhkan Kehidupan an Kehidupan
Berdemokrasi Republik Indonesiaasi Republik Indonesia
Ber
demokr
mengharuskan laki-laki sebagai pemimpin. Bagi masyarakat Jawa
Timur, kyai diyakini memiliki peran politik yang tidak bisa dipandang
sebelah mata khususnya faktor kultur politik. Peran kyai sebagai penentu
dalam proses politik nasional (parlemen pusat: DPR RI) maupun daerah
(parlemen daerah: DPRD) dianggap oleh masyarakat lebih memiliki
kapasitas yang mumpuni dibanding calon yang berlatar profesional
yang dipersepsikan sebagai wujud modernitas di masyarakat. Dengan
demikian, caleg yang mendominasi pencalonan di PPP dan PKB di Jawa
Timur, kental dengan unsur para kyai lokal dan mereka yang berafiliasi
dari kalangan lingkungan keagamaan di daerah tersebut.
138
Dari gambaran proses penjaringan caleg pada Pemilu 2004,
kita dapat melihat perbedaan mendasar dari pemilu sebelumnya.
Di antaranya adalah proses penjaringan caleg merupakan produk
dari gabungan faktor struktur masyarakat, sistem pemilu, birokrasi
...sistem multipartai
kepartaian, dan orientasi para petinggi partai dalam memandang
nyatanya memberikan masyarakat dan lingkungan sosial budaya serta politiknya. Lebih dari

kontribusi besar itu, sistem multipartai nyatanya memberikan kontribusi besar dalam

dalam proses proses demokrasi, sehingga dari Pemilu 2004 sampai saat ini, para
aktor politik menjadi lebih beragam dibandingkan aktor-aktor politik
demokrasi...
dalam era Orde Baru.
Pemilihan Umum tahun 2004 diatur dalam Undang-Undang
No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik dan Undang-Undang No. 12
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Jumlah partai politik peserta
pemilihan umum berkurang cukup signifikan dari 48 pada 1999 menjadi
24 di 2004. Bahkan hanya enam dari 24 partai politik yang merupakan
partai politik peserta pemilu 1999, sementara selebihnya merupakan
partai politik baru atau partai politik lama yang bertransformasi karena
tidak memenuhi syarat electoral threshold.
Seleksi partai politik untuk menjadi peserta Pemilihan Umum
2004 berlangsung ketat dan berat. Mereka tidak saja harus melewati
proses verifikasi di Departemen Kehakiman dna Hak Asasi Manusia,
tetapi juga oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah melalui
serangkaian verifikasi, partai politik diverifikasi kembali oleh rakyat
pada pemilihan umum. 139
Pemungutan suara merupakan kegiatan puncak dan titik
penentuan dalam proses pemilu. Pemungutan suara anggota DPR, DPR,

138 Ibid., Hal. 19.
139 Prof. Abdul Bari Azed & Makmur Amir, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, (Jakarta: Pusat
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hal. vii.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 149
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018