Page 157 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 157
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
dibentuk oleh pasangan calon peserta pilkada dan pilpres.
Permasalahan akan terjadi bila dalam tim sukses tersebut terdapat
masyarakat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal
itu karena menurut UU No. 43 Tahun 1999 dan PP No. 37 Tahun
2004, PNS harus bersikap netral dari semua pengaruh golongan dan
partai politik, serta tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. PNS dikhawatirkan tidak akan bisa
menjaga ketidakberpihakannya dalam memberi pelayanan publik
apabila menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon tertentu.
Isu terakhir adalah berbagai hal terkait dengan money politics.
Isu ini beredar di masyarakat luas namun sukar untuk dibuktikan.
Dalam hal ini menurut Rozadi Abdullah yang dimaksud dengan money
politics adalah memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang
ataupun materi dalam bentuk lain, kepada seorang pemilih, agar yang
bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih untuk
memberikan hak suaranya kepada peserta pemilu tertentu. Tidak sama
dengan Pemilu 1999, pada pemilu 2004 seorang calon legislatif harus
turun langsung mendekati konstituen secara personal. Hal ini begitu
diupayakan guna menjaring suara agar kursi bisa diraih.
Selain itu dalam internal partai politik sendiri, money politics
juga bisa terjadi seperti kasus dari daerah pemilihan Sumatera
Utara. Beberapa partai besar menerapkan biaya administrasi kepada
...sejak awal harus setiap calon legislatif yang besarannya bisa tidak sama, tergantung
memiliki modal yang kepada asal daerah pemilihan calon tersebut. Pungutan administrasi
cukup sehingga tidak tersebut dikabarkan akan menjadi semakin mahal bila calon legislatif
jarang mengambil menginginkan dipasang pada nomor yang paling memungkinkan
untuk menang. Kondisi ini dapat menuntun pemikiran bahwa bila
risiko berhutang untuk ingin terpilih menjadi anggota parlemen, seorang calon legislatif sudah
“investasi politik”... sejak awal harus memiliki modal yang cukup sehingga tidak jarang
mengambil risiko berhutang untuk “investasi politik” tersebut. Hal ini
yang kemudian memunculkan kekhawatiran seorang calon anggota
legislatif yang kelak terpilih karena memikirkan bagaimana cara
untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan .
144
Kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye
dan didukung oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta
kampanye. Pelaksana kampanye terdiri dari Pengurus Partai Politik,
calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
serta juru kampanye dan satuan tugas. Peserta kampanye adalah warga
144 Pipit Kartawidjaja. 2004. Catatan atas Pemilu Legislatif 2004. Jakarta: Inside. hlm., 40-41.
dpr.go.id 152
