Page 158 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 158

DPR RI 2004-2009:
                                                                                             Meneguhkan Kehidupan
                                                                                     Berdemokrasi Republik Indonesia




                                                  masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye
                                                  adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.
             Pelaksana kampanye
                                                       Materi kampanye para peserta pemilu, baik yang dilaksanakan
              terdiri dari Pengurus               oleh calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,

                Partai Politik, calon             meliputi visi-misi partai politik masing-masing. Sedangkan materi

               anggota DPR, DPD,                  kampanye perorangan peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon
                                                  anggota DPD meliputi visi-misi calon anggota DPD yang bersangkutan.
                DPRD Provinsi dan
                                                  Metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu adalah dalam
           DPRD Kabupaten/Kota                    bentuk:
             serta juru kampanye                       1.    Pertemuan terbatas

                 dan satuan tugas.                     2.    Tatap muka
                                                       3.    Penyiaran melalui media cetak dan media elektronik
                                                       4.    Penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum
                                                       5.    Pemasangan alat peraga di tempat umum
                                                       6.    Rapat umum
                                                       7.    Kegiatan lain yang tidak melanggar paraturan
                                                             perundang-undangan
                                                                                 145
                                                       Dalam menjalankan kampanye, baik para calon anggota DPR,
                                                  DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, setiap partai politik
                                                  peserta pemilu harus menyediakan dana untuk melaksanakan kegiatan
                                                  kampanye. Sumber dana tersebut boleh berasal dari:
                                                       1.    Partai politik
                                                       2.    Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/
                                                             Kota yang bersangkutan
                                                       3.    Sumbangan pihak lain
                                                       Pelaksanaan kampanye dilarang menerima sumbangan dan/
                                                  atau bantuan untuk kampanye pemilu yang berasal dari:
                                                       1.    Pihak asing
                                                       2.    Penyumbang yang tidak jelas identitasnya
                                                       3.    Pemerintah, BIMN, dan BUMD
                                                       4.    Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa
                                                       Dengan sistem pemilihan umum yang bersifat langsung, maka
                                                  partai politik peserta pemilu 2004 segera menentukan arah koalisi.
                                                  Untuk pemilihan presiden, Partai Golkar sebagai pemenang pemilihan
                                                  legislatif mencalonkan Wiranto, Panglima ABRI pada 1998 dan Menteri
                                                  Koordinator Politik dan Keamanan pada era Presiden Abuddrahman
                                                  Wahid. Wiranto terpilih sebagai calon presiden dari Partai Golkar
                                                  setelah mengikuti konvensi yang diadakan oleh partai tersebut. Pada

                                                  145   Rozadi Abdullah. Op. Cit., hlm. 199-200.




                         SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   153
                           REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163