Page 152 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 152
DPR RI 2004-2009:
Meneguhkan Kehidupan
Berdemokrasi Republik Indonesia
Republik Indonesia, pengurus pada BUMN.BUMD, serta
badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan
negara, yang dapat dinyatakan dengan surat pengunduran
diri dan tidak dapat ditarik kembali.
12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik,
Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang
dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara,
serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebgai
anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,
sesuai peraturan perundang-undangan
13. Menjadi anggota politik partai peserta pemilu.
14. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan.
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
Proses pencalonan anggota legislatif oleh partai-partai politik
secara umum mencakup tiga tahapan: pertama, penjaringan calon;
kedua, penyaringan; ketiga, penetapan calon berikut nomor urutnya.
...pertama, Cakupan setiap tahapan pencalonan itu berbeda-beda pada setiap
penjaringan calon; partai politik peserta pemilu 2004. Namun semua tahap pencalonan
ini melibatkan interaksi antar elit internal partai politik.
kedua, penyaringan;
Tahap penjaringan mencakup interaksi elit partai tingkat desa/
ketiga, penetapan kelurahan atau ranting partai dengan elit tingkat kecamatan. Tahap
calon berikut Penyaringan dan seleksi mencakup interaksi antara elit partai tingkat
nomor urutnya. kecamatan dan elit partai tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah,
dan tahap penetapan calon berikut nomor urut mencakup interaksi
antar-elit partai tingkat kabupaten – terutama pengurus harian
partai tingkat kabupaten/kota – dengan tim kecil yang dibentuk dan
diberi wewenang untuk menetapkan para calon legislator caleg. Dari
partai-partai yang telah mengikuti Pemilu 1999, mereka yang terdiri
dari PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN dan PBB, ternyata terdapat nilai
acuan dan pedoman internal dalam penyusunan daftar caleg yang
berbeda-beda. PDIP tercatat sebagai partai politik yang menetapkan
nilai acuan dan pedoman internal yang paling rinci bagi para caleg
yang akan diusung, sementara PPP merupakan partai politik yang
paling moderat. Namun, dari semua mekanisme pencalonan anggota
legislatif, partai politik masih memprioritaskan faktor pengabdian,
komitmen, dan loyalitas terhadap partai sebagai ukuran terpenting.
Misalnya, persyaratan khusus yang dilakukan Partai Golkar dalam
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 147
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
