Page 30 - MAJALAH 106
P. 30
PENGAWASAN
jadi hasilnya lebih konprehensif,”
imbuhnya.
Langkah lain yang dapat diambil
segera adalah mengefektifkan
penyelesaian di luar pengadilan.
Sebenarnya budaya yang tumbuh
dan telah berkembang sejak lama
di tengah masyarakat sangat dapat
diandalkan untuk menyelesaikan
sejumlah tindak pidana berat dan
ringan.Dalam kondisi saat ini kita
dapat mendorong aparat untuk
dapat membantu pihak-pihak
yang terlibat untuk menyelesaikan
dengan pendekatan musyawarah
mufakat.”Kasus pidana ringan bisa
segera dilakukan, misalnya mencuri
sandal, semangka, kayu bakar tidak
perlu ditahan, disidang dan masuk
penjara.Libatkan pemangku adat.
mereka berubah,” tandas Harry masih hijau ini, mungkin ada yang Saya dengar di Bali, polisi menerima
dalam kesempatan wawancara di dijebak temannya harus masuk ini.Kalau sudah diputuskan dalam
ruang kerjanya, Gedung Nusantara penjara. Bukannya sembuh mereka rapat adat ya selesai,” katanya sambil
I, Komplek Parlemen, Senayan, keluar mungkin menjadi semakin mengangkat kedua tangannya.
Jakarta, beberapa waktu lalu. bejat karena bergaul dengan bandar,
pembunuh atau pelaku kriminal Anggota Komisi III dari dapil
Kondisi di dua lapas di Bogor itu kelas berat lainnya,” jelasnya miris. Sumbar II Nudirman Munir juga
menurutnya menjadi cerminan per- menyebut hal yang sama. “Di
masalahan lapas di hampir seluruh Seharusnya para pengguna baru kampung saya biasa ada hukuman
wilayah di tanah air. Wakil rakyat ini dikirim ke Panti Rehabilitasi adat dengan memerintahkan pihak-
dari dapil Depok-Bekasi ini menye- atau Rumah Sakit Ketergantungan pihak yang dinyatakan bersalah
but over capacity menjadi masalah Obat (RSKO).Disitu mereka ‘ditahan’ misalnya membersihkan mesjid
utama lapas saat ini diikuti daftar sambil memperoleh rehabilitasi selama sebulan, membangun jalan,
panjang problematika lain yang se- medis dan pembekalan mental merapikan banda (kali kecil).Ini
bagian disaksikannya sendiri pada termasuk bimbingan rohani dari berhasil, semua pihak menerima,
saat melakukan kunjungan kerja para guru agama. Penanganan menjerakan pelaku tanpa harus
atau kunjungan spesifik ke sejum- yang tepat diyakininya akan dapat masuk penjara,” paparnya.
lah daerah. “Kalau saya ditanya ten- membuat pengguna ini kembali
tang lapas sekarang problem utama ke jalan yang benar, menjauh dari Harry melihat ini seharusnya
adalah over capacity. Membangun masa lalu mereka. “Tentu perlakuan dapat menjadi bagian dari hukum
gedung baru, itu iya, tetapi ada ini tidak dapat kita terapkan kepada positif yang diterapkan bangsa ini
temuan menarik di hampir semua pengguna yang telah berkali-kali kedepan.Ia berkeyakinan pelaku ke-
lapas dan rutan ternyata 60 persen gagal diterapi, masuk lagi, masuk jahatan kerah putih, koruptor mung-
penghuni dalam beberapa tahun lagi. Kondisi ini bisa saja terjadi. kin akan lebih jera apabila bagian
belakangan ini adalah napi dan ta- Orang seperti ini bisa jadi layak dari hukumannya melakukan kerja
hanan narkoba,” ungkapnya. ditahan,” tekannya. sosial. Pilihannya bisa beragam di-
antaranya membersihkan toilet di
Bagi anggota Komisi III dari FPG Masalahnya sekarang amanat UU terminal Pulogadung, membersih-
Ade Supriatna ada salah kaprah Narkotika memang mengarahkan kan taman-taman publik. “Wah ka-
yang terjadi terjadi selama ini dalam untuk memberi sanksi penahanan lau koruptor yang biasanya public
memperlakukan para pengguna kepada para pengguna. Ade figure disuruh menyapu di Monas
narkoba.Sebagian dari mereka yang mantan Ketua DPRD DKI ini dan dilihat teman dan keluarga-
adalah korban dari penyalahgunaan, mendukung agar proses revisi nya, saya yakin ini akan sangat ber-
akibat dari ketidaktahuan dan salah segera dilakukan. “ Nah UU Narkotika bekas dihati mereka sambil tentu
pergaulan. Banyak dari mereka anak ini ternyata bukan ranahnya Komisi kita bimbing mental mereka. Saya
muda yang masih harus mengenyam III tetapi IX.Saya usulkan nanti kalau yakin langkah ini lebih efektif dari
pendidikan di sekolah atau kampus. direvisi lebih baik dibentuk pansus pada penjara bertembok tebal yang
“Apa jadinya kalau anak-anak yang yang melibatkan lintas komisi terkadang layanannya bisa mereka
30 PARLEMENTARIA EDISI 106 TH. XLIII, 2013