Page 26 - MAJALAH 106

SUMBANG SARAN

Oleh Hariyadi

asih kental dalam bersubsidi digenjot lagi. Permen
in g a t a n k it a ESDM No. 1 Tahun 2013 tentang
ketika kebijakan Pengendalian Penggunaan Bahan
pengendalikan Bakar Minyak, sebagai tindaklanjut
Mk u o t a BBM Permen ESDM No. 12 Tahun 2012
bersubsidi pada tahun 2012 yang memiliki ruang lingkup
akhirnya mentah kembali setelah pengaturan yang sama di tingkat
muncul gejolak sosial. Pada waktu Jabodetabek telah digulirkan.
itu, 23 November 2012, gejolak Melalui kerangka kebijakan ini,
sosial terjadi di Kecamatan Barong pemerintah menargetkan dapat
Tiongkok, Kabupaten Kutai Barat, menghemat BBM bersubsidi sebesar
Kalimantan Barat. Gejolak yang 1,3 juta kiloliter sehingga upaya
diawali dengan cekcok antara warga menjaga kuota BBM bersubsidi tidak
dengan petugas agen penyalur melampaui kuota yang ditetapkan
minyak dan solar berujung pada APBN 2013 sebesar 46,01 juta kilo
kerusuhan sosial dengan implikasi liter senilai Rp193,8 triliun tercapai.
ratusan rumah dan toko terbakar. Lagi-lagi, nilai BBM bersubsidi
Kecenderungan “kekurangan” terus mengalami kenaikan sebagai
pasokan BBM tersebut juga ditemui konsekuensi naiknya volume mencapai lebih dari 20% dari jumlah
di sejumlah wilayah. Dalam konteks alokasinya. APBN-P 2013 mematok penduduk, dipastikan konsumsi
ini negara harus ‘mengalah’: kuota subsidi sebesar Rp199,85 BBM akan semakin menjadi momok
Pertamina menghentikan kebijakan triliun atau setara dengan 47 juta bagi negara. Kedua, politik subsidi
tersebut dan pilihan politik kilo liter. Alokasi ini masih sangat BBM yang masih menyisakan ruang
negara akhirnya mengarah pada rentan terhadap perubahan setidak- bagi terciptanya tambalan subsidi.
penambalan kuota BBM bersubsidi tidaknya karena tiga variabel Kehadiran Pasal 8 UU ayat (10) No.
pada tahun anggaran. penting berikut ini. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas UU No. 19 Tahun 2012 tentang
Pemerintah sebenarnya telah Pertama, tingginya laju konsumsi APBN Tahun 2013 membuka ruang
b e r u p ay a me ng o p t i m a l ka n BBM bersubsidi secara nasional. bagi dilakukannya penyesuaian
sejumlah kebijakan pengendalian Seiring dengan kehadiran mobil alokasi BBM bersubsidi menguatkan
sebelumnya dan langkah himbauan hijau murah (LCGC), laju tingkat hal ini. Di satu sisi, fakta ini sekaligus
penghematan termasuk di dalamnya konsumsi BBM bersubsidi bakal menyiratkan belum berjalannya
kegiatan Gerakan Nasional Hari semakin fantastis dan keluar dari serangkaian kebijakan pengendalian
Tanpa Bensin Bersubsidi pada batas ambang psikologis kita implementasi BBM bersubsidi.
tanggal 2 Desember 2012 di wilayah jika dirasiokan dengan jumlah Ketiga, belum membuminya
Jawa-Bali dan lima kota besar di ruas dan luas jalanan misalnya, kebijakan diversifikasi energi.
luar pulau Jawa, yakni Medan, di Jabodetabek. Mari kita lihat Mandat Perpres No. 5 Tahun 2006
Batam, Palembang, Balikpapan f ak t a e mp ir is oto - h e d o nis tentang Kebijakan Energi Nasional
dan Makasar dilakukan. Namun kelas menengah di republik ini. (KEN) telah mengamanatkan politik
demikian, akhirnya pemerintah Peluncuran LCGC Toyota Agya pada bauran energi yang komprehensif
memandang bahwa semua langkah awal bulan September 2013 lalu sampai tahun 2025 dengan peran
itu tetap tidak mampu mengerem mampu mencetak 1500 pesanan masing-masing jenis sumber energi
laju tingkat konsumsi. Setali mobil hanya dalam waktu tiga terhadap tingkat konsumsi energi
tiga uang pada kasus tahun ini, jam (Tempo, 10/9/13). Dengan secara nasional. Walhasil, kebijakan
upaya pengendalian kuota BBM jumlah kelas menengah yang ini pun masih jalan di tempat.

26 PARLEMENTARIA EDISI 106 TH. XLIII, 2013