Page 28 - MAJALAH 106
P. 28

SUMBANG SARAN




          agenda ketahanan energi nasional  5%; dan batubara yang dicairkan  yang kurang kondusif dan faktor
          mencakup beberapa isu kebijakan  menjadi lebih dari 2%. Target ini  teknologi juga turut memperkeruh
          seperti diversifikasi energi dan  bahkan akan lebih digenjot sampai  suasana. Faktor biaya misalnya,
          pengembangan infrastruktur  tahun 2050. Wacana yang berkem-        menunjukkan bahwa persoalan ini
          energi. Pengurangan subsidi BBM  bang dalam proses penyiapan pe-   perlu sebuah kebijakan terobosan
          juga harus menjadi medan ‘manuver’  rubahan kebijakan KEN misalnya,  yang tentunya membutuhkan
          pemerintah untuk mendorong  politik bauran energi primer sampai  keputusan politik yang kuat.
          perubahan subkultur boros-energi  tahun 2050 akan menetapkan pe-   Belum sampai di sini, tingginya
          masyarakat untuk menopang  ran EBT minimal 31%, minyak bumi  biaya pembangunannya pun perlu
          ketahanan energi, penghematan  kurang dari 20%, batu bara minimal  didukung dengan kebijakan lain
          anggaran dan penghapusan subsidi  25% dan gas minimal menjadi 24%.  seperti kebijakan pembelian energi
          secara  penuh.  Tidak  berlebihan,                                 listrik dan regulasi teknis lainnya
          agenda ini akan beririsan dengan   Mandat penting lainnya adalah  yang memberikan ruang insentif
          upaya pemerintah untuk merubah  target pencapaian elastisitas energi  yang lebih longgar bagi investor.
          Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang  (EE) yang lebih kecil dari 1 pada  Sebagai contoh, kebijakan harga
          KEN.                             tahun 2025. EE Indonesia saat ini  pembelian  listrik  investor  oleh
                                           masih di atas 1 (1,84). Sebagai  pemerintah (feed-in tariff) telah
           UU No. 30 Tahun 2007 tentang  perbandingan, Malaysia sebesar  dinaikkan dari di bawah Rp500 per
          Energi menggarisbawahi bahwa ke-  1,69; Thailand,1,16; Singapura,  kWh menjadi lebih dari Rp600 per
          bijakan pengelolaan energi nasional  0,73; Jepang, 0,10; Inggris,0,03;  kWh. Kebijakan ini membangkitkan
          harus dilaksanakan secara berkeadil-  dan Jerman, 0,12. Pada tahun 2012,  animo sejumlah investor pembangkit
          an, berkelanjutan, rasional, optimal  Indonesia tergolong negara terboros  listrik mikrohidro. Namun demikian,
          dan terpadu. Dengan mandat ini,  energi di dunia dengan indeks EE  dari sejumlah puluhan perjanjian
          ruang bagi pengembangan semua  masih di angka 1,63 dan tertinggi di  pembelian jual-beli listrik dengan
          jenis sumber energi, khususnya en-  Asia Tenggara dan bahkan sebagian  PLN, realisasinya kurang dari 5%.
          ergi terbarukan (EBT), menjadi suatu  negara-negara maju yang indeks EE-  Lagi-lagi, persoalan kondusifitas
          keniscayaan. Pilihan ini sangat fun-  nya di kisaran 0,1-0,6.  Di samping  aturan dan insentif menjadi
          damental seiring dengan semakin  itu, intensitas energi final juga akan  ganjalan. Persoalan teknologi pun
          liarnya tingkat konsumsi energi se-  didorong menjadi 1% pada tahun  sama karena kentalnya politisasi.
          mentara pada saat yang sama kapa-  2025. Mengapa semua fakta penting  Pesan ini secara langsung mendesak
          sitas negara dalam memenuhinya  disuarakan? Sejumlah sumber  bagi dilakukannya rejuvinasi politik
          terus merosot tajam. Laju pertum-  potensial bagi pengembangan EBT  bauran energi nasional. Tanpa upaya
          buhan penduduk, pembangunan  dan target politik bauran energi yang  ini pengembangan EBT hanya akan
          ekonomi dan tingginya pemburu  telah ditetapkan tak ubahnya seperti  menjadi pajangan normatif.
          rente bisnis penyelundupan BBM  macan kertas. Pengembangan BBN
          bersubsidi terus menambah lim-   praktis hanya berjalan di sektor    Secara normatif, kebijakan pe-
          bung situasi ini.                biodiesel dan perannya secara  ngelolaan energi nasional diarah-
                                           grafikal cenderung linier.  Data  kan bagi terciptanya kemandirian
           Alasan ini tidak berlebihan karena  terbaru bahkan menunjukkan bahwa  energi dan ketahanan energi na-
          Indonesia memiliki sumber EBT yang  produksi BBN masih di kisaran dua  sional. Dalam perspektif seperti ini,
          melimpah. Laporan khusus Tempo  juta kilo liter per tahun.  Penggunaan  tugas berat telah menanti generasi
          (24/3) misalnya,  membeberkan  energi panas bumi baru mencapai  kepemimpinan politik saat ini karena
          sejumlah potensi EBT, data yang  900 Mwe (800 MW). Jumlah ini  dua agenda ini akan bermuara pada
          analog dengan tersedianya menu  masih sepertiga dari potensi energi  tercapainya kedaulatan energi. Titik
          gastronomikal yang siap dieksekusi.  panas bumi nasional yang mencapai  irisan ketiganya semua mengamini
                                           kira-kira 27.000 Mwe atau setara  bahwa mustahil ada kedaulatan
           Sebagai sarana pengolah, lan-   40% cadangan energi panas bumi  energi  zonder kemandirian dan
          dasan aturan mainnya pun sudah  dunia.  Sumber  EBT lainnya seperti  ketahanan energi. Apapun pilihan
          jelas. KEN telah menetapkan politik  biomassa, tenaga air, tenaga surya,  politiknya ke depan, yang pasti kita
          bauran energi bagi terpenuhinya  tenaga angin dan suhu kedalaman  harus mengarahkan alam bawah sa-
          peran jenis energi pada tahun 2025;  laut pun setali tiga uang. Energi  dar kita bahwa era bonansa mi nyak
          minyak bumi kurang dari 20%, gas  baru seperti nuklir masih menjadi  bumi  menjadi  romantisme  yang
          lebih dari 30%, batu bara lebih dari  bola politik liar yang dikooptasi  tidak bakal kembali.
          33%, bahan bakar nabati (BBN) dan  populisme sesaat dalam arena
          panas bumi lebih dari 5%, EBT lain-  percaturan politik nasional.   Penulis adalah peneliti P3DI Setjen DPR
          nya khususnya nabati, panas bumi,                                  RI, Jakarta.
          biomassa, nuklir, tenaga air, tenaga   Sejumlah faktor seperti tingginya
          surya, dan tenaga angin lebih dari  biaya pengelolaannya, kebijakan




          28 PARLEMENTARIA  EDISI 106 TH. XLIII, 2013
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33