Page 25 - MAJALAH 106

pernah memiliki bumi air semua nya negara menguasainya tetapi tidak dalam level presiden bisa langsung
milik rakyat Indonesia namun diberi- bisa berbuat apapun. Otoritas nega- diinterpelasi segera,” tambahnya.
kan otoritas kepada negara untuk ra tidak mendapat keuntungan dari
mengelolanya. Untuk me ngeluarkan keberadaan institusi semacam BP Disisi lain, jelasnya, kalau terlalu
kebijakan atau mengurus langsung Migas dulu. “Karena itu RUU Migas membentuk badan yang lengkap
cabang produksi tersebut, atau harus dirancang sesuai dengan par- juga tidak bagus, membuat kita in-
meng atur saja jika negara tidak adigma Pasal 33 UUD 45. Kita tahu flasi dalam memilih otoritas politik
mampu mengelola dan mengurus bahwa di sektor cabang penting dan lima tahun presiden tersebut karena
cabang produksi tersebut,” ujarnya. bumi, air itu besar sekali sumbang- jika masuk Presiden juga tidak bisa
sihnya terhadap sector APBN kita,” berbuat apa-apa. Bila terjadi keru-
Menurutnya, tujuannya semata tambahnya. gian di sektor migas kita tidak bisa
untuk mencapai kemakmuran rakyat menagihnya.
Indonesia karena sebenarnya me- Dia mengusulkan terkait sek-
kanisme pasar tidak bisa menjamin tor ekonomi pemerintah kedepan “Kelembagaan pengelola itu
keterjangkauan harga yang diang- jangan membentuk lembaga yang diberikan saja kepada Presiden
gap cabang produksi itu. “UU kita terlalu jauh dari Presiden, jangan langsung, jangan kepada menteri
mengharuskan negara mengelola ke menteri dan juga jangan sampai karena hanya pembantu presiden,
langsung karena kita percaya kalau

Menurutnya,
tujuannya semata untuk
mencapai kemakmuran rakyat
Indonesia karena sebenarnya
mekanisme pasar tidak bisa
menjamin keterjangkauan harga yang
dianggap cabang produksi itu. “UU kita
mengharuskan negara mengelola
langsung karena kita percaya kalau
negara mengelola langsung
maka sharenya banyak,”
tambahnya.

negara mengelola langsung maka mengebiri otoritas DPR. Sekarang kalau kuasa negara Pasal 33 itu pa-
sharenya banyak,” tambahnya. ini, kita ketahui DPR kerap mengu- ling jauh presiden mengatur regulasi
rangi otoritasnya sendiri seperti UU internalnya,sekarang ini otoritasnya
Dia mengatakan, pemikiran UU BUMN itu, bila ingin menjual BUMN BP Migas jika dewan ingin tanya bisa
Migas terdahulu banyak dianggap tidak perlu ijin DPR. “Hal ini sangat lepas tangan,” katanya.
inkonstitusional karena kita ketahui keliru karena menyangkut entitas
instrumen pemerintah yang melaku- negara, jika ingin divestasi harus ijin Terkait SKK Migas, semuanya ter-
kan perjanjian kontrak de ngan pihak DPR tetapi didalam UU BUMN tidak gantung dari DPR apakah konstitu-
ketiga ada BUMN, swasta dan peru- dijadikan seperti itu,” tandasnya. sional atau inkonstitusional. “Yang
sahaan bentuk lainnya. Sementara kita pahami SKK Migas itu produk
negara tidak bisa berbuat dan tun- Karena itu, sekali lagi jangan per- sementara sampai UU Migas yang
duk dengan kontrak tersebut. “Kare- nah melepaskan otoritas DPR itu baru itu rampung,” ujarnya.
na itu bunyi pasal tersebut dicabut terkait bumi, air dan cabang produk-
oleh keputusan MK kemarin untuk si penting kalau perlu dilepaskan Membentuk lembaga terlalu ban-
dihilangkan, artinya jangan sam- hanya pada tingkat level Presiden. yak dapat membuat Presiden lepas
pai UU mencabut otoritas tersebut, “Kita jangan membangun lembaga tangan karena jika ada persoalan
yang berhak itu DPR dan peme rintah terlalu jauh dari presiden karena kita tidak bisa meminta pertang-
sendiri, sementara kita ketahui UU dengan cara ini DPR selaku wakil gung jawaban Presiden langsung.
disektor ekonomi berhala ekonomi rakyat bisa dengan mudah menagih “Kita ingin pemimpin di 2014 yang
bukan disektor tersebut ada sema- Presiden melalui interpelasi, de ngan ingin mengubah keadaan ini, me-
cam IMF, dan World Bank,” ujarnya. mudahnya DPR dapat menagih de- mang sulit jika kita tidak mendesain
ngan hak angket. Kalau seperti BP itu semuanya,” tandasnya. (TIM PAR-
Irman menegaskan, hal ini dina- Migas itu tidak imbang berantem- LE) Foto wahyu/parle.
makan neolib karena seolah-olah nya paling teriak saja informal kalau

PARLEMENTARIA EDISI 106 TH. XLIII, 2013 25