Page 22 - MAJALAH 106

LAPORAN UTAMA

pisah dari negara. Di sisi lain, dibuka
peluang untuk memonetasi cadang-
an yang ada tanpa merugikan inves-
tornya yaitu negara,” katanya.

Menurutnya, SKK Migas tertu-
tup untuk memanfaatkan potensi
tersebut, karena memang yang
mengelola seharusnya perusahaan
negara sehingga Indonesia dapat
mengumpulkan dana yang besar.
Melalui cara ini ke depan kita tidak
butuh pinjaman nantinya. “Perki-
raan kasar saya termasuk batubara,
emas, perak aset sekitar 200 ribu
Triliun, asumsi saja 50 persen nilai
itu nilai biaya produksi dan kontrak-
tor. Jadi masih sisa 100 ribu triliun.
Kalau tradeable bisa saja misal 10
persen 10 ribu Triliun, jadi generasi
muda tidak mendapat beban utang
negara,” tandasnya.
Melanggar UU

Kurtubi menilai Presiden RI memi-
liki potensi melanggar konstitusi
khususnya di sektor migas. Pertama
memberlakukan harga pasar Perta-
max untuk subsidi karena menurut
UU Migas itu tidak dibedakan. “Jadi
ini melanggar konstitusi yaitu hasil
keputusan MK, harga pasar tidak
boleh karena BBM menguasai hajat
hidup orang banyak, kalau dise-
rahkan ke pasar pemerintah lepas
tang an seharusnya kalau untuk BBM
tidak disubsidi tetap dengan harga
Berikutnya yaitu tradeable yaitu menciptakan UU Migas yang mam- pasar, tetapi dengan biaya pokok
minyak di perut bumi bisa diperda- pu memanfaatkan secara maksimal ditambah margin yang ditentukan
gangkan meskipun barangnya ma- kekayaan migas untuk kepentingan oleh pemerintah,” kata Kurtubi.
sih di perut bumi, seperti pasar Ny- bangsa namun dengan tata kelola
mex bisa menjual komoditas minyak yang baru tidak seperti sekarang Biaya pokok, lanjutnya, jauh lebih
de ngan pengiriman dua bulan lagi. yang hanya menguntungkan asing rendah dibandingkan acuan harga
semata. “Perusahaan asing menge- pasar.Kalau biaya pokok yang dike-
“Transaksi yang terjadi masih be- bor pertama memang de ngan luarkan sampai BBM itu disisi kon-
rada di perut bumi namun nyatanya modalnya, tetapi setelah dapat sumen perliternya, merupakan se-
memang bisa diperdagangkan. Ini minyak dapat mengagunkannya, luruh biaya yang dikeluarkan se perti
semua milik negara bukan kontrak- setelah itu mereka semua modal biaya produksi, angkutan, storage,
tor, jadi akan menjadi milik kontrak- dengkul, bahkan domestic public bunga bank. “Kalau impor biaya po-
tor asing bila telah diproduksi dan obligation kita mengemis sama koknya sama dengan harga pasar
dieksploitasi dari perut bumi dan mereka, ini salah sekali,” tegasnya. internasional kalau dalam negeri ti-
dibagi secara fisik istilahnya crude dak sama. Acuan biaya pokok adalah
entitlement maksudnya sudah bera- Kur tubi mengajak seluruh yang benar itu termasuk ketentuan
da di Pelabuhan ekspor atau titik se- masyarakat Indonesia menjaga tarif harga BBM termasuk penghi-
rah, sementara bila masih di kilang kedaulatan bangsa dengan men- tungan harga BBM yang mengacu
itu masih milik negara,” ujarnya. cabut UU Migas.“Jadi nanti kita di APBN karena ketentuan sudah di-
harapkan ada perusahaan negara cabut di MK,” tandasnya. (TIM PARLE)
Kedepan, lanjutnya, kita ingin yang dibentuk khusus dan aset ter- Foto wahyu/parle.

22 PARLEMENTARIA EDISI 106 TH. XLIII, 2013