Page 19 - MAJALAH 106

kerja, yang menegaskan bahwa
BUMN merupakan aset negara yang
dipisahkan baik utangnya maupun
piutang, kalau ini jebol maka kita
akan balik kepada UU No. 8 tahun
1971. “Kita tahu bahwa jaman dulu
Pertamina tidak bisa masuk dalam
laporan BPK, bahkan sekarang
ini, BPK bisa memeriksa Exxon,”
terangnya.

Bobby mengatakan, fungsi mana-
jemen hulu harus tetap ada apa-
pun bentuknya dalam UU Migas
nantinya karena hal itu, merupakan
re presentasi Production Sharing
Contracts (PSC) yang masih banyak
sampai tahun 2028. “Kita ketahui,
bahwa dalam dua kali urusan per-
panjangan kontrak WMO, DPR ha-
nya bisa menandatangani petisi se-
cara formal bahkan tidak ada tanda
tangannya, yang kita wacanakan
untuk perpanjangan kontrak dima-
na Pertamina seharusnya diberikan
penawaran pertama untuk perpan-
jangan tersebut,” katanya.
Terkait peran Pertamina, DPR prin-
sipnya setuju adanya pembentukan
badan hukum baru bukan seperti
Pertamina, karena memang Perta-
mina hanya cari profit saja jadi ti-
dak bisa membangun kilang karena
Revisi UU Migas semakin menge rucut dengan munculnya memang kurang menguntungkan.
usulan dari para stakeholder untuk mening katkan peran “Apapun bentuknya akan ada yang
berbeda dengan BUMN, SKK Migas
lembaga peme rintah dalam mengelola cadangan energi dan Pertamina, sebelum UU No. 22
tahun 2001 memang ada semacam
di Indonesia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan Badan Pembinaan dan penguasaan
kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. kontraktor migas asing, itu akan di-
wacanakan kembali,” ujarnya.

i t a s e p a k a t Menurutnya, DPR ingin memas- Keseriusan DPR
bahwa peran tikan mana yang terbaik dalam
Pertamina ha- ruang publik dan mampu mem- Menurut Bobby, revisi RUU Migas
rus diperkuat berikan informasi kepada Dewan merupakan bukti keseriusan DPR
“Kcaranya dalam sehingga melalui UU Migas dapat dalam menindaklanjuti hasil Judi-
setiap penawaran wilayah kerja mempercepat pertumbuhan eko- cial Review MK terhadap UU No.
baru sebelum ditawarkan Pertam- no mi kita. “Diharapkan ada infor- 22 tahun 2001 tentang Migas. Se-
ina bebas untuk memilihnya, jika masi yang berimbang sehingga lain keputusan MK, lanjutnya, juga
telah memilih Pemerintah harus memastikan yang benar secara sub- meru pakan hasil hak angket Pansus
memberi kan jangan terjadi lagi ka- stansi,” ujarnya. BBM karena harga minyak mahal
lah tender seperti di Papua,” tegas maka setelah diselidiki data yang ada
anggota DPR dari Komisi VII DPR Terkait isu pembentukan manaje- menunjukkan perlunya perubahan
Bobby Adityo Rizaldi dari Partai Gol- men baru didalam UU Migas, Bobby sektor hulu dan semuanya sepakat
kar. mengatakan, saat ini UU BUMN mengenai hasil Pansus tersebut.
sedang di judicial review oleh serikat
“Yang berkembang di tahun 2009

PARLEMENTARIA EDISI 106 TH. XLIII, 2013 19