Page 24 - MAJALAH 106
P. 24
LAPORAN UTAMA
presiden, sementara Indonesia ha- mentara mesin cc besar harus per- maupun minyak tidak ada di daerah
nya memakai Perpres,” terangnya. tamax, hanya dapat dilakukan bila lain, dan harga BBM tinggi di Papua
peraturannya berbentuk Undang- itu termasuk melanggar Pasal 33
Terkait persoalan BBM, dia me- undang. Karena itu percuma kalau UUD 45,” tambahnya.
nambahkan, pemerintah jangan peraturan SKK Migas atau peraturan
diberikan check kosong untuk Menteri. “Perpres saja tidak boleh, Artinya, meskipun harga murah
menaikkan harga BBM, padahal karena itu harus bentuk Undang- dan terjangkau jika distribusi tidak
seharusnya itu dibuatkan undang- Undang, hal itu merupakan per- merata itu juga tidak memenuhi
undangnya. “Yang banyak dipropa- setujuan DPR sebagai representasi pasal 33 UUD 45. “Jadi menurut UUD
gandakan BBM hancur itu karena rakyat, karena memang UUD tidak guna pemenuhan item itu, untuk
kelas atas beli premium. Hal itu tidak mengenal kasta sosial,” katanya. menjaga harganya terjangkau dan
haram, mobil Bentley beli BBM pre- distribusi merata tidak boleh dilem-
mium maka mobilnya yang rusak, Dia menambahkan, berdasarkan parkan mekanisme pasar harus ne-
begitu juga orang kaya tidak haram UUD 45 definisi kemakmuran rakyat gara yang menguasainya,” katanya.
makan di warteg. Bumi air dan ke- mengandung makna implisit bahwa
kayaan alam di dalamnya, serta distribusi cabang produksi harus Dia kembali menegaskan bahwa
cabang produksi yang menguasai merata di seluruh Indonesia, kemu- kalimat dalam UUD 45 “dikuasai
hajat hidup orang banyak dikuasai dian tidak boleh hilang di pasaran oleh Negara”ternyata Negara ber-
oleh negara, dan tidak mengenal (ini terkait ketahanan distribusinya), wenang mengatur meskipun Nega-
kelas social. Setiap rakyat berhak terakhir yaitu harganya terjangkau. ra tersebut secara inheren bisa
menikmati semuanya,” tambahnya. mengaturnya seperti bumi air atau
“Jadi ada tiga, tersedia barangnya, tentang migas itu.
Menurutnya, usulan Pemerintah terjangkau, dan distribusi merata.
yang membatasi mobil bermesin cc Itu yang dimaksud dengan kemak- “Pertanyaannya apakah negara
kecil harus membeli premium se- muran makanya tidak boleh tempe, memiliki kekayaan itu? Negara tidak
24 PARLEMENTARIA EDISI 106 TH. XLIII, 2013