Page 24 - MAJALAH 106
P. 24

LAPORAN UTAMA



















































          presiden, sementara Indonesia ha-  mentara mesin cc besar harus per-  maupun minyak tidak ada di daerah
          nya memakai Perpres,” terangnya.   tamax, hanya dapat dilakukan bila  lain, dan harga BBM tinggi di Papua
                                           peraturannya berbentuk Undang-    itu termasuk melanggar Pasal 33
           Terkait persoalan BBM, dia me-  undang. Karena itu percuma kalau  UUD 45,” tambahnya.
          nambahkan, pemerintah jangan  peraturan SKK Migas atau peraturan
          diberikan  check  kosong  untuk  Menteri. “Perpres saja tidak boleh,   Artinya, meskipun harga murah
          menaikkan  harga BBM, padahal  karena itu harus bentuk Undang-     dan terjangkau jika distribusi tidak
          seharusnya itu dibuatkan undang-  Undang, hal itu merupakan per-   merata itu juga tidak memenuhi
          undangnya. “Yang banyak dipropa-  setujuan DPR sebagai representasi  pasal 33 UUD 45. “Jadi menurut UUD
          gandakan BBM hancur itu karena  rakyat, karena memang UUD tidak  guna pemenuhan item itu, untuk
          kelas atas beli premium. Hal itu tidak  mengenal kasta sosial,” katanya.    menjaga harganya terjangkau dan
          haram, mobil Bentley beli BBM pre-                                 distribusi merata tidak boleh dilem-
          mium maka mobilnya yang rusak,     Dia menambahkan, berdasarkan  parkan mekanisme pasar harus ne-
          begitu juga orang kaya tidak haram  UUD 45 definisi kemakmuran rakyat  gara yang menguasainya,” katanya.
          makan di warteg. Bumi air dan ke-  mengandung makna implisit bahwa
          kayaan alam di dalamnya, serta  distribusi cabang produksi harus     Dia kembali menegaskan bahwa
          cabang produksi yang menguasai  merata di seluruh Indonesia, kemu-  kalimat dalam UUD 45 “dikuasai
          hajat hidup orang banyak dikuasai  dian tidak boleh hilang di pasaran  oleh Negara”ternyata Negara ber-
          oleh negara, dan tidak mengenal  (ini terkait ketahanan distribusinya),  wenang mengatur meskipun Nega-
          kelas social. Setiap rakyat berhak  terakhir yaitu harganya terjangkau.  ra tersebut secara inheren bisa
          menikmati semuanya,” tambahnya.                                    mengaturnya seperti bumi air atau
                                             “Jadi ada tiga, tersedia barangnya,  tentang migas itu.
           Menurutnya, usulan Pemerintah  terjangkau, dan distribusi merata.
          yang membatasi mobil bermesin cc  Itu yang dimaksud dengan kemak-    “Pertanyaannya apakah negara
          kecil harus membeli premium se-  muran makanya tidak boleh tempe,  memiliki kekayaan itu? Negara tidak


          24 PARLEMENTARIA  EDISI 106 TH. XLIII, 2013
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29