Page 21 - MAJALAH 106
P. 21
PENGELOLAAN MIGAS
HARUS SESUAI KONSTITUSI
BP Migas lalu tidak efektif karena
bukan entitas bisnis, kalau perusa-
haan itu punya neraca,” katanya.
Kedua yaitu terkait cadangan di
perut bumi, Kurtubi mengatakan, itu
termasuk aset di pembukuan seperti
halnya mobil yang berada di gudang
dimasukkan dalam inventory.“ Ini
aset cair dan masih status cadangan
persediaan kalau secara bisnis da-
pat dimasukkan dalam perusahaan
negara, apabila muncul di aset pe-
rusahaan negara maka kontraktor
tidak bisa mengklaim kalau dibawa
ke bank. Jadi aturan memberikan
sertifikasi kepada perusahaan asing
itu salah,” tambahnya.
Ketiga, perusahaan negara yang
diberikan kuasa pertambangan itu
bila kurang teknologi maupun dana
bisa bekerja sama dengan siapapun
baik perusahaan asing, swasta dan
berkontrak dengannya. Namun, aset
terpisah dari perusahaan Negara
atau istilahnya Business to Business
(B to B).
Kekayaan migas harus enurut Pengamat “Pemerintah harus berada di atas
P e r min y a k a n
dikelola sesu ai dengan Kurtubi terdapat kontrak dan kebal dengan aturan ar-
be be ra p a h a l bitrase internasional bila perusahaan
konstitusi guna me ning katkan My an g h ar u s negara berkonflik dengan asing. Hal
pertumbuhan perekonomian dilakukan oleh Negara. Pertama itu harus dinyatakan dalam kontrak
yaitu kekayaan yang ada atau bahwa pemerintah RI berada di atas
dan mensejahterakan cadangan di perut bumi harus tidak terikat kontrak,” tandasnya.
kehidupan rakyat Indonesia. dinyatakan sebagai milik negara, Kemudian keempat, perusahaan
dikuasai dan diatur oleh negara dan
Namun pertanyaannya apa secara eksplisit dinyatakan di dalam negara harus memiliki kewajiban
Undang-Undang.
memaksimumkan penerimaan ne-
sih prinsip peng elolaan gara dari migas dengan cara kerjasa-
Berikutnya yaitu, kepemilikan ma asing baik teknologi dan dana.
migas yang sesuai dengan oleh negara dan kuasa pertambang- Selain itu, ke depan perlu dipikirkan
konstitusi itu? Berikut an harus diserahkan, diberikan dan bagaimana memonetisasi kekayaan
dibukukan oleh perusahaan nega-
dari migas nasional. “Melalui cara
pernyataan pengamat ra khusus yang dinyatakan dalam ini diharapkan dapat mengumpul-
perminyakan Kurtubi terkait UU. “Kepemilikan oleh negara baru kan uang untuk dana pembangun-
efektif kalau otoritasnya diberikan an infrastruktur, terdapat dua teori
pengelolaan migas yang kepada perusahaan negara yang di migas yaitu teori bankable seperti
dibentuk dan berdasarkan UU. Ka-
melakukan sertifikasi cadangan ke-
sesuai konstitusi tersebut. lau kepemilikan ditangan lembaga mudian bisa dibawa ke bank, sama
negara seperti SKK Migas, ataupun seperti surat tanah ,” ungkap dia.
PARLEMENTARIA EDISI 106 TH. XLIII, 2013 21
