Page 20 - MAJALAH 106

LAPORAN UTAMA

kan dengan asing,” tegasnya.

Terkait isu tidak adanya kedaulat-
an negara di sektor tambang, pa-
parnya, Komisi VII DPR juga telah
berkonsultasi dengan para ahli
dan mempertanyakan hal itu ke-
pada Baleg, dan PUU Setjen DPR
RI. “Ternyata hasil konsultasinya
memang tidak ada peran negara
yang tereduksi menurut para ahli
kita membatasi kewajiban negara
terhadap eksposur kontraktual kon-
traktor asing. Dahulu PSC Presiden
mengetahui sama Pertamina, seka-
rang ini BP Migas termasuk Men-
teri ESDM,karena itu tidak ada lagi
dalam arbitrase aset negara teram-
bil dalam berbagai kasus,” katanya.
Berdasarkan UU No. 8 tahun 1971
kuasa pertambangan diserahkan
kepada BUMN. Jadi pada masa itu,
posisi Pertamina bentuknya sama
dengan BP Migas yaitu berbadan
setelah masuk Prolegnas dibentuk laah kembali oleh DPR. “Dari sisi hukum. “Mulai kita wacanakan seka-
naskah akademis dan muncul ke- kelembagaan apakah lembaganya rang apakah Pertamina yang dire-
jadian luar biasa yaitu hasil judicial yang membuat celah ada korupsi format atau badan lain yang sesuai
review Keputusan MK, yang terak- atau memang orangnya,” tanyanya. konstitusi berdasarkan UU No. 8 ta-
hir yaitu adanya penangkapan KPK hun 1971,” tambahnya.
Orang Tangkap Tangan (OTT) Man- Menurut Bobby, DPR mencoba
tan Kepala SKK Migas Rudi Rubian- membandingkan secara historis Dia mengatakan, SKK Migas boleh
dini, karena itu kita segera mengk- UU No. 8 tahun 1971 dan UU No. bubar tetapi fungsinya harus ada
aji kembali naskah akademik sesuai 22 tahun 2001. Prinsipnya kedua terkait manajemen operasi karena
perkembangan opini di masyara- UU tersebut dikelompokkan men- berhubungan dengan kontraktor
kat,” katanya. jadi tiga besar, yaitu pertama siapa asing. Sementara terkait kinerja
pengambil kebijakan, manajemen Pertamina, Bobby menjelaskan,
Berdasarkan hasil Judicial Review operasi dan fungsi komersial. “UU sebelum adanya UU No. 22 tahun
MK, terdapat 12 pasal yang berisi No. 8 tahun 1971 policynya berada 2001 kinerjanya sangat buruk namun
pembubaran BP Migas yang dite- di pemerintah sementara manaje- sekarang Pertamina masuk dalam
men operasi dan komersial berada fortune 500 dan pelayanannya
di Pertamina, sementara UU No. 22 sangat bagus sekali. Selain itu,
Berdasarkan tahun 2001 manajemen operasi di PGN juga mengalami over likuiditas
hasil Judicial Review BP Migas dan dipecah dari sisi ko- hingga mereka berdua berebut gas
di Jawa Barat. “Pertamina sekarang
mersial yaitu BUMN seperti Perta-
MK, terdapat 12 pasal yang mina,” tambahnya. ingin eksplorasi minyak seperti di
berisi pembubaran BP Migas yang Qatar dan Libya,” tambahnya.
Jika dilihat, lanjut Bobby, mana-
ditelaah kembali oleh DPR. “Dari sisi jemen operasi yang dikerjakan SKK Menurutnya, dalam waktu dekat
kelembagaan apakah lembaganya Migas dan BP Migas bertujuan me- Revisi RUU Migas akan masuk di
yang membuat celah ada korupsi nentukan teknologi dan menjaga Baleg kemudian diputuskan apakah
cost recovery. Kemudian ada lemba-
dibikin Pansus atau Panja. “Setelah
atau memang orangnya,” ga semacam direktorat Manajemen itu balik kembali ke ruang publik
tanyanya. production sharing. “Kalau dilihat lagi, jadi draft yang ada kemarin
Tupoksinya sama saja dan tidak ada bukan harga mati disitu kita ingin
bedanya. Namanya fungsi manaje- memastikan mana yang terbaik buat
men operasi harus ada karena pe- Indonesia,” katanya. (TIM PARLE) Foto
rusahaan nasional kita kemampuan wahyu/parle.
liftingnya masih minim dibanding-

20 PARLEMENTARIA EDISI 106 TH. XLIII, 2013