Page 69 - MAJALAH 100

Oleh karena itu, kata Indrawati, BURT sebagai alat kurang puas terhadap kebijakan pemerintahan.
kelengkapan dewan yang memiliki tugas menetapkan
kebijakan kerumahtanggaan DPR RI memberikan Dalam sesi tanya jawab, Anggota BURT dari FPG,
perhatian khusus untuk memperkuat lembaga ini. Josef A. Nae Soi mengatakan kondisi Indonesia saat ini
pada tahap homo homonilupus. Homo homonilupus
Dalam Pemerintahan Demokrasi, sebuah efektifasi dimaksudkan kehidupan manusia akan selalu diwarnai
penyelenggaraan pemerintahan ditentukan oleh oleh persaingan dan konflik kekuasaan. Untuk itu,
semua lembaga negara baik eksekutif, legislatif dan Josef setuju jika nantinya diadakan forum diskusi.
yudikatif. Termasuk dalam sistem pemerintahan
yang dianut di Indonesia yaitu distribution of power “Bagaimana profil DPR ke depan mengantisipasi
sehingga terjadi check and balances antar lembaga situasi persaingan tadi. Penguatan apa yang harus kita
tinggi negara. Ada beberapa hal yang seharusnya lakukan?,”imbuh Josef A. Nae Soi.
menjadi perhatian DPR RI seperti diungkapkan Purek Menanggapi hal itu, Tjipta Lesmana berpendapat
III Undip, Warsito.
kinerja DPR RI sebagai satu lembaga tidak lepas dari
“Kualitas anggota DPR RI bisa dilakukan pada kinerja para anggota dewan. Ketika satu anggota
saat rekrutmen caleg masing-masing parpol, tapi dewan dari fraksi apapun melakukan tindak korupsi
kenyataannya selama ini banyak mempertimbangkan misalnya, tentu masyarakat menilai semua anggota
faktor elektabilitas ketimbang faktor kualitas. Selain dewan seperti itu.
itu, harus ada komitmen kuat dari setiap anggota “Jadi peningkatan peran, kapasitas, dan kompetensi
DPR, seperti komitmen terhadap kepentingan rakyat, para anggota dewan tidak bisa berdiri sendiri,
mematuhi kode etik dan etika politik-misalnya disiplin berkaitan juga dengan masalah lain yang tidak
dan taat terhadap aturan dalam menjalankan tugas kalah seriusnya. Misalnya, perbaikan sistem politik,
dan fungsinya, serta hadir dalam rapat-rapat yang sistem pemilu, sistem ekonomi, dan penguatan
diselenggarakan DPR,” tegas Warsito
Badan Kehormatan. Permasalahan tersebut tidak bisa
Memang harus diakui bahwa DPR (khususnya dipisahkan dari krisis etika dan moral yang kian parah
Badan Anggaran) telah terlibat dalam pembahasan yang menghantam seluruh profesi di negara kita,”
rancangan APBN tukasnya.
mulai dari tahap Sejauh ini
penyusunan pelaksanaan
konsep, ketiga fungsi DPR
tetapi karena telah berjalan
kekurangan cukup efektif
data lapangan melalui Rapat
sehingga Kerja, Rapat
mengalami Dengar Pendapat,
keterbatasan Rapat Dengar
dalam analisis.
Pendapat Umum,
DPR masih dan Kunjungan
kekurangan bank Kerja Komisi
data dibanding serta Kunjungan
dengan data Kerja Spesifik
yang dimiliki Komisi. Setiap
pemerintah, masalah yang
karena ditemui dalam
pemerintah kunjungan kerja
berperan secara komisi maupun
langsung dalam dalam kunjungan
pelaksanaan kerja spesifik
anggaran. selalu dapat
Namun ditindaklanjuti
demikian, DPR tetap berusaha, jika kita melihat dalam oleh komisi bersama Pemerintah melalui mekanisme
pandangan umum para anggota dewan atas nota rapat-rapat.Bahkan apabila dipandang perlu dilakukan
keuangan dan rancangan APBN, menunjukkan adanya pendalaman, komisi dapat membentuk Panitia Kerja
statemen politik yang mengandung kritik atau rasa (Panja). (mp,tt)

PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013 69