Page 21 - MAJALAH 122

Inggris dalam media web DPR digital yang standarnya seperti akuntabilitas pengelolaan angga-
tersebut. TV swasta lainnya. Tidak hanya ran, pihaknya juga mem bentuk
peralatannya tapi juga SDM nya,” Inspektorat Utama. “Kalau dulu
“Kita harapkan nanti, yang melihat ujarnya. pengawasan kita hanya eselon tiga,
web DPR itu bukan hanya orang sekarang naik eselon satu, karena
Indonesia saja, tetapi masyarakat Terkait pendekatan representasi kita ingin transparan dan akuntabel
internasional. Termasuk informasi DPR dengan masyarakat, menurut dalam pengeloaan anggaran,” ujar-
apa yang sedang berkembang dan Achmad Djuned, hal itu sudah nya.
terjadi di DPR, dan apa saja yang tertuang dalam UU MD3 dan Tata
sudah menjadi produk legislasi Tertib DPR sebagai tindak lanjut, Meski begitu, pihaknya juga ti-
DPR. Jadi tidak hanya masyarakat dimana masa reses DPR itu kini dak menutup mata soal adanya
Indonesia saja tapi juga masyarakat menjadi lima kali. Penambahan kendala dalam upaya penguatan
luar negeri bisa tahu tentang DPR,” masa reses itu menunjukkan adanya kelembagaan tersebut, misalnya
katanya. keinginan DPR yang ingin selalu saja soal faktor anggaran dan pe-
dekat dengan konstituennya. ru bahan mindset DPR. “Menuju
Selain itu, jelasnya, salah satu tujuan parlemen modern salah satunya
dari Parlemen Modern adalah pe- Ia menambahkan, dalam Tatib membutuhkan sistem IT dan
nyediaan komputer disetiap meja DPR juga disebutkan bahwa hasil itu butuh anggaran yang harus
rapat anggota DPR di komisi guna yang didapat para anggota DPR dibicarakan dengan pemerintah,
mengurangi penggunaan bahan- selama di daerah dalam masa reses karena tidak bisa ujug­ujug,” ka-
bahan non kertas (paperless). tersebut, nantinya akan dilaporkan tanya.
dalam rapat paripurna yang pada
“Yang kita harapkan nantinya, akhirnya akan menjadi keputusan Namun soal mindset DPR, dia
kita menginginkan setiap anggota DPR dengan pemerintah. mengungkapkan di era Ketua
ketika sedang rapat mudah mencari DPR Marzuki Alie, Setjen DPR
informasi, karena sudah disediakan Pada kesempatan itu, pihaknya rencananya akan menetapkan DPR
fasilitas komputer itu, jadi tidak juga mengatakan bahwa Setjen sebagai zona bebas korupsi. “Hanya
setiap pulang anggota harus DPR RI terus melakukan upaya pada saat itu untuk menyatukan
membawa setumpuk dokumen,” pembenahan melalui reformasi jadwal dan waktu Ketua DPR,
jelas Achmad Djuned. birokrasi. Bahkan Setjen DPR sudah pimpinan BPK, pimpinan KPK, dan
mengajukan rancangan peraturan Menpan, waktunya agak susah
Ia menambahkan, paperless ini organisasi Setjen DPR kepada sampai akhir kerja beliau (Marzuki
sebetulnya salah satu kebijakan dari presiden. “Mudah-mudahan dalam Alie-red) selesai. Mudah-mudahan
pimpinan DPR dan BURT dan bukan waktu dekat, rancangan itu sudah di era Pak Setya Novanto (Ketua
lagi sekedar wacana, “Jika belum ditandatangani Pak Presiden,” DPR-red) ini, penetapan DPR se-
dianggarkan ditahun ini (2015-red) katanya. bagai zona bebas korupsi itu bisa
kemungkinan ditahun depan (2016- terlaksana, karena dengan adanya
red), dan Kesekjenan harus bisa Menurutnya, struktur organisasi penetapan zona itu setidaknya
menindaklanjutinya,” tegasnya. Set en DPR yang diajukan ke itu bisa mengubah mindset DPR,”
j
Presiden itu adalah struktur katanya.
Sementara itu, kesiapan SDM untuk Setjen DPR sebagaimana amanat
menuju parlemen modern juga UU MD3 yang memiliki tujuan ke Untuk itu, pihaknya berharap
sudah dipersiapkan secara matang. arah parlemen modern, dimana dengan suasana kondusif yang
Misalnya saja saat ini, pihaknya ada Sekretaris Jenderal (Sekjen) sudah terbangun di parlemen sa-
sudah melakukan training-training DPR yang berkaitan dengan fungsi at ini, ada peningkatan kinerja
terhadap SDM yang berkaitan teknis dan administrasi. Ada pula DPR dan citra DPR di mata ma-
dengan pengembangan TV Par- badan keahlian yang nantinya sya rakat. “Setjen DPR itu akan
lemen. Termasuk, melakukan ker- men support para anggota DPR selalu mengiringi seluruh kegiatan
jasama dengan salah satu stasiun TV dari sisi substansi baik itu materi DPR, karena Setjen DPR tidak bisa
swasta, dengan tujuan TV Parlemen perundang-undangan, pengawasan, dipisahkan dengan DPR. Semua
nantinya memiliki standar sebagai anggaran dan ditopang oleh adanya harus berjalan seiring sehingga
TV broadcast. perpustakaan modern. ada harmonisasi yang baik antar
keduanya,” ujarnya. (nt/si/iky) Foto:
“Kita akan menuju TV Parlemen Di samping itu, dalam rangka Andri/Pale/HR

PARLEMENTARIA EDISI 122 TH. XLV, 2015 21