Page 20 - MAJALAH 149

| SUMBANG SARAN

Satgas Pangan, bernyalikah??? satgas pangan ini memperkuat atau
Dengan demikian apakah keberadaan
malah mereduksi UU Pangan yang
sudah ada? Kembali kita lihat maksud
Meski Undang-Undang Pangan No 18 tahun 2012 yang dibentuknya Satgas ini yaitu sebagai
merupakan pengganti Undang-Undang Pangan No 7 tahun salah satu upaya menstabilkan harga di
1996 telah disahkan lima (5) tahun yang lalu dan salah satu pasaran dengan pemantauan khusus
turunannya yaitu peraturan pemerintah tentang Ketahanan di beberapa distributor hingga agen
Pangan juga telah disahkan pada tahun 2015, kedua aturan ini termasuk, memberantas penimbuhan
nampaknya belum efektif dalam pelaksanaannya karena apa kebutuhan bahan pokok menjelang
yang menjadi amanat kedua aturan tersebut belum terbentuk bulan puasa. Di satu sisi keberadaan
yaitu adanya Lembaga Pemerintah yang menangani pangan Satgas ini memperkuat sebagian yang
dengan kewenangan yang lebih luas dari sekedar kementerian menjadi tugas pemerintah sebagaimana
teknis. Diharapkan kementerian ini mempunyai kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang.
setingkat Menko yang bisa mengkoordinasikan Kementerian Namun di lain sisi, saya khawatir bahwa
Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementrian keberadaan satgas ini akan menyebabkan
Perindustrian, Kementrian Kesehatan, Kementerian Agama, UU Pangan No 18 tahun 2012 dan PP
Kementerian Dalam Negeri, BULOG, dan BPOM. No 17 tahun 2015 akan semakin sulit
diimplementasikan karena apa yang
benar diperlukan dan apa urgensinya? menjadi amanat UU dan PP tersebut
Dalam kondisi mendesak jelang yaitu terbentuknya Lembaga Pemerintah
Ramadhan dan Idul Fitri dengan tujuan di bidang pangan akan semakin sulit
mencegah lonjakan harga yang biasa terjadi terwujud karena sudah ada Satgas yang
yang ujung-ujungnya akan meningkatkan dibentuk tiap jelang Ramadhan dan
inflasi, mungkin pembentukan Satgas hari raya saja. Padahal urusan pangan
Pangan yang ditujukan untuk mengawasi tidak hanya mengenai stabilisasi harga
distribusi pangan ini diperlukan. Namun dan mencegah penimbunan, tapi lebih
saya khawatir kalau Satgas Pangan ini luas lagi termasuk penyediaan pangan,
keamanan pangan, krisis pangan, dan
Foto :Jaka/iw tidak mempunyai landasan hukum optimalisasi pemanfaatan pangan lokal.
yang kuat. Dalam UU Pangan no 18
Terkait Distribusi pangan, penyimpanan
Prof Ir Ahmad Sulaeman, MS, Ph.D. tahun 2012 maupun dalam PP No dan kemungkinan terjadinya penimbunan
17 tahun 2015, tidak pernah disebut
arena sampai awal tahun keberadaan Satgas Pangan. Padahal ini pangan, PP no 17 tahun 2015 secara tegas
2017 lembaga pemerintah menyangkut fungsi yang sangat penting menyebutkan itu sebenarnya wewenang
K tersebut belum terbentuk, yaitu pengawasan pangan. Kedua aturan kementerian yang membidangi
maka dalam upaya menjaga gejolak tersebut ternyata menyerahkan fungsi perdagangan. Namun kita juga tahu
harga dan kelangkaan pangan menjelang pengawasan tersebut kepada Lembaga kadang terjadi ketidaksinkronan antara
bulan Ramadhan dan Iedul Fitri Pemerintah yang melaksanakan tugas apa yang menjadi tugas Kementerian
Pemerintah berinisiatif membentuk pemerintahan di bidang Pangan. Dan Pertanian dan Kementerian
Satuan Tugas (Satgas) Pangan dibawah karena Lembaga Pemerintah ini belum Perdagangan. Misalnya disaat panen raya
koordinasi Kapolri pada tanggal 3 Mei dibentuk maka sesuai dengan pasal 88 PP dimana produk dalam negeri melimpah,
2017. Sebelumnya pembentukan Satgas No 17 tahun 2015 maka fungsi Lembaga malah diizinkan impor produk sejenis
Pangan ini telah dinyatakan oleh Presiden Pemerintah tersebut dilaksanakan oleh dari luar negeri dengan harga yang lebih
Jokowi dalam rapat terbatas pada akhir kementerian yang menyelenggarakan rendah sehingga menyebabkan petani
bulan April 2017. Satgas Pangan ini urusan pemerintahan di bidang pertanian. tidak mendapatkan berkah dari panen
melibatkan Kapolri, Mentan, Mendag, Di daerah, tupoksi ini diserahkan kepada raya tersebut. Keberpihakan kepada
Mendagri, Bulog dan BPOM. Namun lembaga yang menangani ketahanan pangan lokal juga kadang dikalahkan
apakah pembentukan Satgas ini benar pangan. oleh kepentingan importir Karena

20 |
20 | PARLEMENTARIA n Edisi : 149 TH. XLVII 2017PARLEMENTARIA n Edisi : 149 TH. XLVII 2017