Page 21 - MAJALAH 149

itu keberadaan Lembaga pemerintah dan penimbunan pangan dalam jumlah pangan nasional yang sifatnya non-profit
yang bisa mengkoordinasikan kedua yang luar bisa sangat dimungkinkan dan tentunya mendapatkan anggaran
kementerian ini menjadi penting terutama oleh jaringan ritel raksasa yang yang memadai. Peran logistik sekarang
sebagaimana diamanatkan oleh UU. mempunyai distribution center sendiri. banyak diambil alih pihak swasta dan
Keberadaan Lembaga Pemerintah Alasannya sangat logis karena mereka kartel yang mempunyai gudang-gudang
yang mengurusi pangan saat ini sudah harus menjamin pasokan pangan seluruh pangan yang luar biasa luasnya dan
mendesak, tidak cukup hanya dengan toko atau supermarketnya di seluruh mempunyai stok pangan yang mungkin
Satgas. Hal ini mengingat kondisi Indonesia. Dan itu dimungkinkan oleh cukup untuk lebih dari satu tahun ke
ketahanan pangan nasional kita yang PP no 17 tahun 2015. PP ini menjelaskan depan. Dengan teknologi penyimpanan
masih harus diperkuat. Di tengah era bahwa jumlah yang disimpan sangat yang modern dan dengan sistem
globalisasi, mulut bangsa ini sudah terlalu tergantung kepada skala usaha, kapasitas pendinginan yang cukup, beberapa
banyak mengandalkan kepada produk gudang penyimpanan, dan kebutuhan bahan pangan bisa disimpan lama. Disaat
pangan impor dan ini sesungguhnya normal distribusi. Namun UU No panen raya mereka memborong pangan
sangat rawan. Rawan terhadap keamanan 18/2012 dan PP 17/2015 mengatur dari berbagai negara dengan harga murah
pangan, rawan terhadap gejolak harga, masalah larangan menimbun pangan dan melepasnya dengan harga tinggi
rawan terhadap tekanan politik dan pokok. Disebutkan dalam pasal 65 PP saat jelang Ramadhan dan hari raya.
rawan terhadap jebakan pangan dimana 17/2015 bahwa pelaku Usaha Pangan Semestinya pemerintahlah yang harus
mulut rakyat sudah terlanjur terbiasa dilarang menimbun atau menyimpan memiliki cadangan pangan yang paling
dengan produk pangan impor dan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal besar dan melebihi yang dimiliki pihak
tidak lagi suka dengan produk lokal. dan waktu tertentu dan jumlah maksimal swasta. Dengan demikian pemerintah
Ketika terjadi krisis pangan maka orang Pangan Pokok yang dapat disimpan bisa melakukan stabilisasi harga dengan
tidak bisa memanfaatkan produk lokal. harus sesuai dengan kapasitas gudang sangat mudah. Pada saat kekurangan
Di lain pihak petani lokal tidak lagi yang diizinkan oleh Pemerintah. Di pasokan maka pemerintah bisa melepas
bersemangat memproduksinya karena sinilah masalahnya. Tentu saja jaringan cadangan pangan nasionalnya dan disaat
tidak lau di pasaran. Ketergantungan peritel raksasa akan bisa menyimpan melimpah, pemerintah bisa membeli
yang tinggi terhadap produk impor akan pangan pokok yang berkali kali lipat dan dan menyimpannya di gudang gudang
melemahkan kedaulatan pangan kita mungkin menguasai mayoritas cadangan negara yang dirancang khusus mampu
yang pada ujungnya akan melemahkan pangan masyarakat. Mekanisme dan menyimpan pangan dalam jangka waktu
kedaulatan bangsa. tata cara penyimpanan Pangan Pokok lama tanpa kerusakan dan aman. Selain
Kembali ke masalah lonjakan harga oleh Pelaku Usaha Pangan dan jumlah itu sesuai amanat PP, di tiap propinsi dan
jelang Ramadhan dan hari raya, tentu saja maksimal penyimpanan Pangan Pokok kabupaten perlu dibuat cadangan pangan
hukum supply-demand berlaku. Jelang oleh pelaku usaha pangan pelru secara daerah untuk menjamin pasokan pangan
Ramadhan dan hari raya memang terjadi tegas diatur secara berkeadian. yang stabil di tiap daerah. Tentu saja
lonjakan permintaan yang luar biasa. Adakah solusi terbaik agar tidak terjadi edukasi kepada masyarakat juga perlu
Ketika permintaan melonjak sementara lagi lonjakan harga sembako menjelang terus dilakukan agar menghindari perilaku
pasokan tetap, harga tentu akan Ramadhan dan Idul Fitri? Sesuai dengan konsumtif di saat ramadhan dan hari
meningkat. Kondisi tersebut diperparah UU No 18/2012 dan PP No 17/2015, raya yang kemudian dimanfaatkan oleh
dengan dugaan ada pihak pihak tertentu pemerintah merupakan pihak yang paling pelaku usaha pangan. Dengan adanya
yang mencoba meraup untung sebesar bertanggungjawab dalam penyediaan dan Kelembagaan Pangan yang dibentuk
besarnya dengan sengaja sebagian besar distribusi pangan diantaranya pemerintah sesuai amanat UU, akan mempermudah
stock bahan pangannya tidak di keluarkan bertanggungjawab dalam membangun hal tersebut terjadi. n
atau ditahan di gudang-gudangnya. cadangan pangan nasional. Saat ini
Bahkan jauh sebelum Ramadhan tiba pemerintah mempunyai BULOG yang
Guru Besar dan Kepala Divisi
mereka sudah memborong bahan pangan bertugas dalam bidang logistik pangan. Manajemen Pangan dan Kesehatan
pokok dan keperluan ramadhan seperti Peran Bulog harus dikembalikan ke Lingkungan
korma, sirup, daging, terigu, minyak seperti zaman Pak Harto tidak dalam Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas
dan menyimpannya di gudang-gudang bentuk Perum, tapi benar benar badan Ekologi Manusia IPB
mereka. Kemungkinan terjadinya kartel negara yang ditugasi mengurusi logisik

| 21
Edisi : 149 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 21
Edisi : 149 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA