Page 51 - MAJALAH 130

tanah adalah 0,6 artinya melampaui program pro rakyat. Kita diuji menye­ tak harus dicek betul,” kata Rambe. Mi­
koefisien dini atau ketimpangan rata­ lesaikan kasus­kasus tanah di Lampung salnya orang yang memilih di Kota Binjai
rata nasional 0,43. Sementara tanah ini,” tegasnya. adalah orang yang tinggal dan memiliki
0,6­07 artinya melampaui ketimpangan Riza mendukung pernyatàan rekan­ KTP di Binjai. Selain itu, aturannya PNS
rata­rata nasional dan banyak ukuran nya Yandri Susanto agar penyelesaian ataupun SKPD tidak boleh ikut campur
sudah melampui titik ledak sosial yang tanah di Lampung ini dijadikan pilot pelaksanaan kampanye Pilkada. “Kita
luar biasa, itu kalau di luar negeri sudah proyek penyelesaian tanah secara na­ menginginkan Pilkada lebih baik dari
jadi perang saudara. sional. Karena itu pula Riza menegas­ pada yang lalu­lalu,” tegasnya.
Untuk berbagai kasus tanah di kan, “Siapapun pengusahanya, siapapun Plt. Gubernur Provinsi Sumatera
Lampung ini diusulkan gelar perkara backing­nya, dan apapun risikonya akan Utara menjelaskan dari 33 Kabupaten/
dengan melibatkan masyarakat, Pemda, kita hadapi. Kalau kita benar, Allah akan kota, 23 diantaranya akan melaksanakan
BPN digelar perkara di DPR. Seperti berpihak pada kita.” Ditegaskan lagi Pilkada serentak pada tahun 2015.Dari
kasus Mesuji yang lalu di DPR. Mesuji pihaknya siap hadapi pejabat dan pe­ 23 kabupaten/kota tersebut, terbagi
dipanggil ke DPR, kalau di Lampung ngusaha yang tidak pro rakyat. atas dua kelompok, kelompok pertama
agak susah karena ada emosi dan terkait 14 kabupaten/kota yang kepala dae­
soal keamanan. PILKADA AMAN DAN DEMOKRATIS rahnya sudah habis masa jabatan sebe­
“Supaya persoalan bisa jernih tanpa Dalam rangka evaluasi dan proses lum masa Pilkada dimulai, sedangkan 9
ada kekisruhan apapun, silahkan dari persiapan Pemilihan Kepala Daerah lainnya akan habis masa jabatan setelah
Gubernur, dari perusahaan gulanya (Pilkada), Komisi II DPR RI melakukan Pilkada.
sugar corporation juga ikut ada wakil Kunjungan Kerja di Provinsi Sumatera “Jumlah peserta pemilih adalah
petani. Kalu bisa sebelum akhir tahun, Utara (Sumut). Ketua Komisi II Rambe 6.807.340 orang. Ada 61 pasangan calon
untuk mencegah jangan sampai ber­ Kamarul Zaman, mengatakan Pilkada berasal dari partai politik, dan 14 pasa­
larut­larut,” kata Budiman penuh harap. harus terlaksana secara aman dan de­ ngan calon dari perseorangan,” pa­
mokratis. parnya. Terkait kemungkinan potensi
KATEGORI MERAH “Bagi Komisi II Pilkada serentak yang konflik yang akan terjadi pada Pilkada
Sebelumnya, Ahmad Reza mene­ dilaksanakan pada 9 Desember 2015 ha­ ini, yaitu pada tahap pemutahiran data,
gaskan, permasalahan tanah di Pro­ rus berjalan aman, tertib dan demokra­ black campaign, money politics, dan
vinsi Lampung sudah masuk kate­ tis,” kata Rambe, di Kantor Gubernur yang paling penting pada tahap pemu­
gori merah. Ini ditandai dengan Sumut akhir September lalu. ngutan suara.
banyaknya kasus tanah yang rawan Menurutnya, ukuran demokratis Selain itu, ketidaknetralan PNS
konflik. Bahkan, beberapa dianta­ yang dirumuskan ada 3, diantaranya dan masalah seperti pembiayaan oleh
ranya telah menimbulkan korban jiwa. tahapan­tahapan pilkada sebagaimana kabupaten/kota kepada penyeleng­
Kedatangannya di Lampung, selain
untuk menggali permasalahan tanah,
juga ada laporan masyarakat yang ingin
kasus­kasus tanah bisa segera disele­
saikan.
Kehadiran investor penting, tapi
harus memenuhi ketentuan yang ber­
laku dalam penyelesaian kasus ta­
nah. Kepentingan rakyat kecil jangan
dikorbankan. Umumnya, lanjut Riza,
dalam sengketa tanah, pengusaha se­
lalu menang dan diuntungkan. Semen­
tara rakyat kecil selalu dirugikan. Dan
umum nya pula pejabat di instansi mana­
pun tidak sedikit yang pro pengusaha
ketimbang pro rakyat. Tim Kunker Komisi II DPR kunjungi Prov. Sumut
Politisi Gerindra ini menegaskan bah­ aturan yang sudah dirumuskan bisa di­ gara Pilkada karena masih menunggu
wa Presiden Jokowi telah mencanang­ selenggarakan secara konsisten. Tahapan proses APBD.”Kita berharap Pilkada ini
kan program­program pro rakyat dan itu misalnya sampai pada tahapan terak­ bisa sukses dan diharapkan partisipasi
Dewan juga secara konsisten akan men­ hir dari DPS hingga DPT harus clear. masyarakat bisa di atas 70 persen,” tu­
dukungnya. “Karena kita harus sama­ “Jangan sampai lebih banyak yang turnya. (MP,AS) FOTO: AGUNG, MASTUR PRAN-
sama, baik pejabat maupun DPR dukung memilih daripada DPT. Ini pilkada seren­ TONO/PARLE/IW

EDISI 130 TH. XLV, 2015 51