Page 53 - MAJALAH 130

UKM dan desentralisasi jadi usulan yang Data pada 2013 tercatat hanya ada 7.450 memang sudah jadi kebutuhan bangsa.
bisa dimasukkan dalam rumusan RUU paten yang diajukan. Bandingkan de­ Negara harus hadir memberi perlin­
ini. Dengan kemudahan akses paten dan ngan Cina di tahun yang sama mencapai dungan terhadap semua aset berharga
nol biaya, masyarakat akan semakin an­ 825.136, disusul AS 571.612, Eropa 147.987, yang dipatenkan, baik budaya, teknologi,
tusias dan peduli terhadap pentingnya dan India 43.031. temuan ilmiah, dan lain­lain.
paten. Selain persoalan delik, sempat ter­
Nasir Djamil (F­PKS) menyampaikan, DELIK PATEN wacanakan pula agar frasa pidana paten
bila kelak ada desentralisasi paten, dae­ Dalam Pasal 157 UU No.14/2001 ten­ “paling lama” diubah menjadi “paling
rah harus sejak dini menyiapkan SDM tang Paten, delik yang digunakan adalah singkat”. Dalam Pasal 130 UU No.14/2001
dan sarananya penunjangnya. Bila tidak delik aduan. Dengan delik ini kepolisian disebutkan, “Barang siapa dengan se­
disiapkan, masyarakat tetap akan kesu­ dinilai pasif menegakkan hukum paten. ngaja dan tanpa hak melanggar hak pe­
litan mengurus paten. Tenaga penyuluh Muncul desakan agar deliknya diubah megang paten dengan melakukan salah
perlu pula disiapkan agar paten kian menjadi delik formil atau biasa. Kepoli­ satu tindakan sebagaimana dimaksud
membumi di daerah. sian bisa langsung bekerja saat terjadi pasal 16 dipidana dengan penjara pa ling
Wakil Ketua Pansus Risa Mariska (F­ pelanggaran paten, walau tak ada pe­ lama 4 tahun dan/atau denda paling
PDI Perjuangan) yang juga ikut berdis­ ngaduan dari pemilik paten. Selama ini banyak Rp 500.000.000,00“.
kusi di Polda Sulsel, mengatakan, paten banyak kasus pelanggaran paten yang Syarifuddin Suding yang mewa­
harus sudah jadi mindset masyarakat tak diketahui oleh pemiliknya. Dan ke­ canakan hal tersebut berharap, hukum
bahwa itu penting untuk melindungi polisian kurang proaktik mengusut paten betul­betul ditegakkan dengan
haknya. Kesadaran masyarakat, kata pelanggaran paten. merubah sanksi frasa menjadi “paling
Risa, sangat rendah terhadap paten. Un­ Perubahan delik itu sudah menjadi singkat” empat tahun seperti tersebut
tuk itu, perlu sosialisasi yang masif. Risa desakan publik. Dengan perubahan delik dalam pasal 130. Pemegang hak paten
menambahkan, untuk memudahkan ak­ itu, ada perlindungan hukum dari para pun merasa dihargai dan mendapat per­
ses paten, birokrasinya memang harus penegak hukum untuk pemilik paten. lindungan hukum yang cukup. Pada ak­
disederhanakan. Kelak, masyarakat pemilik paten selain hirnya, rumusan delik dan pidana paten
Dan desakan agar biaya paten di­ mendapat kemudahan mengurus paten akan kembali digodok oleh Pansus untuk
gratiskan, memang perlu jadi pertim­ dengan biaya murah juga plus mendapat mendapatkan rumusan pasal yang ideal.
bangan Pansus untuk merumuskan perlindungan hukum. Inilah yang di­ Banyak catatan penting yang dibawa
pasalnya dengan baik. Dalam naskah harapkan publik kepada Pansus RUU Pansus sebagai “oleh­oleh” dari Sulsel.
akademik RUU Paten, ternyata permo­ Paten. Dalam kunjungan kerja ke Sulsel itu, ha­
honan paten di Indonesia terbilang ren­ Kapolda Sulsel Pudji Harsanto, dir pula Anggota Pansus lainnya seperti
dah bila dibandingkan dengan negara­ mengemukakan, sejauh ini di wilayahnya Anas Thahir (F­PPP) dan Rohani Vanath
negara lain yang menjadi anggota WTO. belum ada pelanggaran paten. Hak paten (F­PKS). (MH) FOTO: HUSEN/PARLE/IW
DALAM PASAL 157 UU
NO.14/2001 TENTANG PATEN,

DELIK YANG DIGUNAKAN
ADALAH DELIK ADUAN.
DENGAN DELIK INI KEPOLISIAN
DINILAI PASIF MENEGAKKAN
HUKUM PATEN. MUNCUL
DESAKAN AGAR DELIKNYA
DIRUBAH MENJADI DELIK
FORMIL ATAU BIASA.
KEPOLISIAN BISA LANGSUNG
BEKERJA SAAT TERJADI
PELANGGARAN PATEN, WALAU
TAK ADA PENGADUAN DARI
PEMILIK PATEN.
Tim Pansus Hak Paten menggelar pertemuan di Polda Sulsel

EDISI 130 TH. XLV, 2015 53