Page 50 - MAJALAH 130

kunjungan kerja

Tim Panja Pertanahan KOMISI II PANTAU PERSIAPAN
Komisi II DPR bersama
Sekda, Kepala BPN
PILKADA SERENTAK DAN
Prov. Lampung
PERMASALAHAN TANAH

i sela­sela kesibukannya menggelar rapat kemudian menjadi kasus yang sangat kompleks
kerja dan rapat dengar pendapat dengan dan tidak mudah untuk dipecahkan. Dengan akan
mitra kerja membahas RAPBN 2016, Komi­ dibahasya RUU Pertanahan, dia berharap dapat
Dsi II tetap melaksanakan tugas konstitu­ mempermudah penyelesaian kasus­kasus tanah .
sionalnya dengan mengirim Tim Panja Pertanahan “Komisi II DPR bertekad akan bisa menyele­
ke Provinsi Lampung dan Tim Pemantau Pilkada saikan RUU Pertanahan guna menjawab perma­
Serentak ke Provinsi Sumatera Utara. salahan pertanahan yang terjadi. RUU Pertanahan
Kunjungan kerja Spesifik tersebut dilakukan diharapkan menjadi karya besar DPR yang dapat
pada akhir September lalu. Tim Pemantau Pilkada mempermudah penyelesaikan kasus­kasus tanah,”
dipimpinan langsung oleh Ketua Komisi Rambe ungkap anggota Tim Budiman Sudjatmiko saat
Kamarul Zaman sementara Panja Pertanahan pertemuan dengan Sekda, Kepala Kanwil Badan
dipimpin Wakil Ketua Komisi Ahmad Reza Patria. Pertanahan Nasional Provinsi Lampung beserta
Menurut Ahmad Riza, kunjungan kerja spesifik jajaran serta Dirjen Penanganan Masalah Agraria
ke Lampung kali ini dilatarbelakangi maraknya Bambang Tri Suryo Binantoro.
konflik dan sengketa pertanahan di daerah ini dan Betapa strategsinya masalah pertanahan yang
juga di daerah lain seluruh Indonesia. Masalah harus segera diatasi, sebab berdasarkan data dari
konflik tanah merupakan persoalan besar bagi penelitian IPB dan mantan Kepala BPN Joyowinoto,
bangsa karena tidak ada kunjung penyelesaian. 56% asset nasional kita hanya dikuasai oleh 0,2 %
Masalahnya bukan makin reda justru bereskalasi penduduk atau 400 ribu orang saja dan 240 juta,
dari waktu ke waktu dan mengarah pada tindakan orang di Indonesia. Artinya tanah kita, tambang,
anarkis yang merugikan semua pihak. hutan, gunung, sungai dikuasai hanya oleh 400
Konflik dan sengketa tanah ini sudah lama ribu orang. Dimana 87% dalam bentuk penguasaan
dibiarkan dan semakin berlarut­larut dan atas tanah sehingga tingkat ketimpangan atas

50 EDISI 130 TH. XLV, 2015