Page 65 - MAJALAH 132

pelaku paling sedikit akan menerima syarakat dalam kegiatan Migas. Selama baru, Tamsil berharap melalui revisi UU
hukuman sekurang­kurangnya seperti ini tata kelola Migas ditentukan oleh No.22 Tahun 2001 ini ada ruang untuk
yang tercantum dalam undang­undang pemerintah pusat. Sementara Pemerin­ kemudahan berinvestasi.
tersebut. Begitupun dengan kata “se­ tah Daerah tempat dimana sumber Mi­ Tidak berbeda dengan pemerintah
banyak­banyaknya” untuk denda yang gas itu berada terlihat kurang berperan daerah lainnya, pada kesempatan itu
dijatuhkan pada para pelaku pelangga­ terhadap tata kelola Migasnya. Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Mus­
ran Undang­undang Migas ke depan. takim berharap agar daerah penghasil
KALIMANTAN TIMUR hendaknya diberikan dana bagi hasil
SUMATERA SELATAN Tim Kunjungan Kerja Komisi VII ke yang proporsional. Artinya, antar dae­
Hal yang sama juga terjadi pada Kalimantan Timur juga menyerap as­ rah penghasil Migas diberikan bagian
Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Migas pirasi dan mendengar masukan serta berbeda­beda. Pihaknya menganalogi­
Komisi VII DPR RI ke Sumatera Selatan. ingin mengetahui kendala­kendala ter­ kan sebuah perusaahaan yang kar­
Bertempat di Kantor Gubernur Suma­ kait dengan RUU tentang perubahan yawannya produktif gajinya tidak sama
tera Selatan, Kamis (5/12) Wakil Ketua atas UU No.22 Tahun 2001 tentang Mi­ dengan karyawan yang tidak produktif.
Komisi VII Syaikhul Islam menyebut­ gas. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Tamsil Hal ini menurutnya sangat bermanfaat
untuk mempercepat proses pembangu­
nan daerah. Pada umumnya Kabupaten­
kabupaten di Kaltim infrastuktur masih
kurang dibanding daerah perkotaan.
Sehingga diperlukan dana untuk pem­
bangunan infrastruktur, dan itu berasal
dari energi Migas yang dihasilkan di
daerahnya.
Sementara itu Kepala Dinas Per­
tambangan Pemprov Kaltim berharap
Pemda penghasil Migas hendaknya se­
lalu diikutsertakan dalam pertemuan
good plain and budgeting yaitu rencana
anggaran karena baginya sangat penting
untuk mengetahui dan memperkirakan
penerimaan perimbangan bagi hasil ber­
Tim Panja RUU Migas Komisi VII DPR RI ke Sumatera Selatan dasarkan rencana Kontraktor Kontrak
kan bahwa Provinsi Sumatera Selatan
merupakan gudangnya energi. Dengan
demikian masukan dari Pemerintah
Provinsi Sumatera selatan sangat diper­
lukan untuk penyusunan RUU Migas,
yang saat ini dalam tahap penyempur­
naan naskah akademik.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) ini menilai dari hasil evaluasi dan
pendapat berbagai kalangan, sektor mi­
gas belum dikelola dengan maksimal,
dan produksinya tidak meningkat dari
waktu ke waktu semakin menurun,
serta tidak mampu meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraan masyarakat se­
cara umum. Tim Komisi VII DPR saat pertemuan dengan Kepala DInas Pertambangan Pemprov Kaltim
Dalam pertemuan ini, Panja RUU Linrung mengatakan dalam kunjungan Kerja Sama (K3S) tersebut itu. Selain itu,
Migas mendapat masukan diantaranya kerja ke beberapa daerah sebelumnya pemerintah daerah diberi kewenangan
tentang tata kelola dan kelembagaan pihaknya kerap mendapat keluhan dari untuk memonitoring dan rekomendasi
kegiatan usaha Migas baik hulu maupun beberapa investor luar negeri akan sulit­ perbaikan pengelolaan CSR yang di­
hilir. Kemudian perlunya peningkatan nya proses perijinan dalam berinvestasi lakukan oleh K3S. (AYU, AGUNG, EKA HIN-
peranan Pemda dan BUMD serta ma­ Migas di Indonesia. Dengan semangat DRA) FOTO: EKA HINDRA, AGUNG, AYU/PARLE/HR

EDISI 132 TH. XLV, 2015 65