Page 64 - MAJALAH 132

kunjungan kerja

Tim Kunker Panja RUU Migas Komisi VII DPR RI bersama Pemprov. Riau

Panja RUU Migas Komisi VII

Serap Aspirasi Dari Tiga Daerah

PR RI sepakat memasukan terkait porsi bagi hasil antara pemerin­ dengan denda dari kata “sebanyak­
RUU tentang perubahan atas tah pusat dan pemerintah daerah, serta banyaknya” diubah menjadi “sekurang­
UU No.22 Tahun 2001 tentang pihak swasta sebagai kontraktor atau kurangnya”. Hal itu tak lain adalah un­
DMinyak dan Gas Bumi men­ developernya. Selama ini dalam pe­ tuk memberikan efek jera terhadap para
jadi RUU Prioritas yang masuk dalam ngelolaan minyak bumi prosentase bagi pelaku.
Program legislasi nasional (Prolegnas) hasilnya 85 persen untuk negara dan 15 Anggota Panja RUU Migas Komisi VII
Tahun 2015. Sebagai bagian dari proses persen untuk swasta yang menjadi kon­ DPR RI sangat mengapresiasi masukan
pembentukan RUU beberapa waktu lalu traktor. Disini pemerintah daerah juga tersebut. Dikatakan anggota Komisi VII
Panitia Kerja (Panja) RUU Migas Komisi diberikan porsi khusus yakni sekurang­ DPR Jamaluddin Jafar yang memimpin
VII DPR RI menjaring aspirasi Pemerin­ kurangnya sepuluh persen dari jatah 85 Tim Kunjungan kerja, permintaan terse­
tah daerah langsung dari tiga Provinsi, persen yang dimiliki negara (pemerintah but merupakan hal yang wajar. Namun
yakni Provinsi Riau, Sumatera Selatan pusat). Jika penghasil minyak itu ada di ia mengingatkan bahwa negara repu blik
dan Kalimantan Timur. beberapa kabupaten, maka harus dibagi Indonesia ini merupakan negara ke­
secara proposional dari 10 persen jatah satuan, dimana ada daerah­daerah yang
RIAU pemerintah daerah tadi. tidak memiliki potensi minyak di dae­
Provinsi Riau merupakan penghasil Pada kesempatan itu Pakar Hukum rahnya. Ini pun harus mendapat subsidi
minyak terbesar di Indonesia. Panitia dari Universitas Islam Riau, Syafrinaldi dari negara,
Kerja (Panja) RUU Migas Komisi VII DPR juga berharap adanya perubahan para­ Sementara itu terkait pencantuman
RI dalam pertemuannya Kamis (3/12) digma terhadap sanksi yang dijatuhkan sanksi yang dimaksud para pakar terse­
dengan Plt Gubernur Riau yang diwakil­ kepada para pelaku pelanggaran Un­ but, anggota Panja RUU Migas Komisi
kan oleh Kepala Dinas Pertambangan dang­undang Migas ke depan. Jika sebe­ VII, Dony Maryadi Oekon menyetujui­
dan Energi Sumber Daya Mi neral Riau, lumnya ada kata­kata “selama­lamanya” nya. Karena jika masih ada kata selama­
Syahrial Abdi, dan Para Pakar Hukum diberikan hukuman sebagai berikut, selamanya dapat diartikan paling lama,
dan Migas dari Universitas Islam Riau maka ke depan kata “selama­lamanya” sehingga bisa saja pengadilan menjatuh­
menerima sejumlah masukan. itu harus diiubah menjadi sekurang­ kan hukuman terendah. Namun seba­
Pemprov Riau memberi masukan kurangnya. Begitupun yang terkait liknya jika “sekurang­kurangnya” maka

64 EDISI 132 TH. XLV, 2015