Page 62 - MAJALAH 132
P. 62
kunjungan kerja
beradaan Suku Adat Pedalaman adalah
cermin dan budaya bagi nusantara. Jadi
memanng harus didukung. Nanti akan
menjadi bahan bagi kami untuk memba
hasnya ditingkat legislatif,” janji politisi
dari dapil Jawa Tengah itu.
TIM PANJA DAPAT MASUKAN
LUAR BIASA
Sementara itu, Tim Panja RUU
Sistem Perbukuan yang mengunjungi
ProvinsiDaerahYogyakartapadaJu
mat (4/12/15), mendapatkan berbagai
masuk an yang luar biasa untuk mem
perkaya kandungan RUU yang sedang
dibahas Komisi X itu.
Tim Panja yang dipimpin Wakil Ketua
Komisi X DPR, Abdul Kharis Almasyhari,
langsung melakukan pertemuan dengan
Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI berdialog dengan Ptl. Gubernur Riau
SekretarisDaerahProvinsiDIYogya
kan kunjungan ke Candi Brahu, Vihara pengembangan Kebudayaan Melayu karta, Ichsanuri; Kepala Dinas Pendidi
Mojopahit Trowulan, pengrajin logam, Riau. kan,PemudadanOlahragaProvinsiDIY,
dan UKM di Trowulan. “Untuk memelihara, menjaga dan Baskara Aji, Kepala Dinas Pendidikan
Sehari sebelumnya, satu lagi Tim membudayakan kebudayaan yang ada di Menengah dan Non Formal Kabupaten
Panja Kebudayaan Komisi X DPR ber Riau, agar seluruh cagar budaya dan ke Bantul, Masharun; Kepala Dinas Pen
tolak ke Provinsi Riau, Jumat (4/12/15), senian dapat terkelola dengan baik, tidak didikan Dasar Kabupaten Bantul, Totok
untuk menggali aspirasi terkait RUU seperti sekarang. Jadi ini penting, dan Sudarto, Kepala Dinas Pendidikan Ka
Kebudayaan. Tim Panja dipimpin oleh kita minta DPR bisa mendukung dalam bupaten Sleman, Arif Haryono, hingga
Anggota Komisi X DPR, Mujib Rohmat perwujudannya,” kata Kepala Dinas Ke Forum Lingkar Pena.
(FPG). budayaan Riau, Kamsol. Kharis menekankan pentingnya ke
“Kunjungan Kerja Tim Panja Komisi Provinsi Riau yang memiliki kekayaan beradaan RUU Sistem Perbukuan. Buku
X ini dilakukan guna mencari serta me Suku Anak Dalam, melalui Tokoh Adat merupakan salah satu sumber utama
minta masukan kepada pemerintah dae Suku Pedalaman, Haryono, menyatakan dari ilmu pengetahuan, informasi,
rah serta aspirasi masyarakat tentang bahwa keberadaan Suku Anak Dalam teknologi, seni dan budaya. Karena itu,
revisi RUU Kebudayaan. Baik secara dianggap disepelekan oleh pemerintah hingga saat ini, buku masih merupakan
umum, kebijakan maupun masalah ke sehingga kehidupannya makin tidak sarana pembentukan dan pengemba
budayaan Melayu di Provinsi Riau,” kata jelas. Bahkan, saat ini ada yang pergi ke ngan peradaban suatu bangsa. Pepatah
Mujib. kotakota berbaur dengan masyarakat ‘Buku adalah jendela dunia’ pun sudah
Dalam kunjungan ini, Tim Komisi X lain dan menjadi pengemis. taka sing lagi.
DPR disambut oleh Kepala Dinas Pen “Dalam beberapa waktu terakhir, “Kita bisa mengetahui apa yang di
didikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, kami bahkan sering menemukan ke luar kita, dan berbagai macam yang be
Kamsol bersama Ketua Lembaga Adat beradaan Suku Anak Dalam melintas lum pernah kita lihat, dan pernah kita li
Melayu Riau (LAMR), Al Azhar. Hadir di Pekanbaru. Kondisi tersebut menjadi hat, itu dari buku. Penelitian yang belum
juga dalam pertemuan sejumlah Kepala bukti kepunahan suku asli Riau. Saat ini pernah kita bayangkan, hingga sejarah
Dinas terkait, diantaranya Kepala BPAD sudah mulai datang kepunahan budaya masa lalu juga dari buku. Buku adalah
YoserizalZein,KadisPariwisataFah kami. Masyarakat Suku Laut, Masyara jendela dunia, itulah ungkapan yang pa
mizal Usman dan Kadisnakertrans Ra kat Sakai dan Suku Anak Dalam sudah ling tepat,” kata Kharis.
sidin Siregar serta Pejabat Pemerintah mulai punah,” kata Haryono, yang juga Selama pertemuan dengan stake
Provinsi Riau. keberatan dengan sikap pemerintah holder dan pelaku pendidikan di Kota
Dalam pertemuan, Pemprov Riau yang menyebut Anak Dalam sebagai ko Gudeg, Kharis mengaku mendapat ba
sangat berharap kepada Komisi X agar munitas adat terpencil. nyak masukan yang akan dipertimbang
dalam RUU Kebudayaan nanti dapat Menanggapi hal ini, Mujib mengaku kan untuk masuk ke dalam draft RUU
lebih memperhatikan pengelolaan kebu akan menampung aspirasi mereka untuk Sistem Perbukuan. Diantaranya terkait
dayaan di daerah dan persoalan dalam dirancang dalam RUU Kebudayaan. “Ke materi pendidikan karakter bangsa yang
62 EDISI 132 TH. XLV, 2015