Page 63 - MAJALAH 132

mungkin dipertimbangkan untuk masuk dengan mudah oleh
dalam draft RUU. Terkait penerbit yang kalangan umum.
bertanggungjawab pun mendapat so­ “Kami beberapa
rotan para pelaku pendidikan di Kota waktu lalu kecolo­
Gudeg itu. ngan, kami mene­
“Mesti ada sebuah institusi, atau sia­ mukan buku re­
pa nanti yang ditunjuk untuk melakukan ferensi yang isinya
penelahaan konten buku. Jangan sam­ salah dan sangat
pai, buku yang diterbitkan dan disebar­ fatal.­Yakni,­Burung­
kan, mengandung konten yang tidak bisa Garuda Indonesia
dipertanggungjawabkan. Ini masih ada menengok kearah
hubungannya dengan institusi pener­ yang salah. Dan ti­
bitan yang jelas dan bertanggung jawab dak dicantumkan
juga,” kata Kharis. siapa yang mener­
Politisi F­PKS itu menambahkan, in­ bitkan dan bertang­ Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari memimpin Tim Panja
stitusi yang dibentuk itu nantinya ber­ gung jawab. Tapi Sistem Perbukuan ke Provinsi DI Yogyakarta
tugas untuk mengawasi konten, dalam anak­anak dengan mudah mudah me­ Rendahnya minat untuk menjadi pro­
hal ini ketika terjadi penyimpangan ngunduhnya. Anak­anak mengunduh­ fesi penulis pun menjadi bahan diskusi.
dalam konten buku. Bukan kemudian nya tidak selektif,” jelas Baskara. Kharis menduga, minimnya minat untuk
malah mengatur konten. “Mengawasi Sementara, Kepala Dinas Pendidikan menjadi penulis, diantaranya diakibat­
agar tidak terjadi penyimpangan, yang Menengah dan Non Formal Kabupaten kan oleh kecilnya royalti dan pemba­
berdampak pada kontraproduktif dalam Bantul, Totok Sudarto mengaku per­ jakan yang masif.
rangka mencerdaskan kehidupan bang­ nah menemukan buku yang beralisan “Royalti penulis buku itu rendah
sa,” imbuh Kharis. radikalisme, padahal buku itu sudah sekali. Ini dikarenakan jumlah oplah ce­
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda mendapat izin untuk terbit dari Kemen­ tak dari penerbit untuk buku­buku itu
dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi dikbud dan Kemenag. Ia memperta­ sangat kecil. Kalau oplah cetaknya kecil,
DI­Yogyakarta,­Baskara­Aji,­mengaku­ nyakan, apakah kedua Kementerian itu berarti royalti kecil. Saya kira ini meru­
pihaknya pernah kecolongan dengan sudah benar­benar menyeleksi buku pakan suatu permasalahan yang cukup
adanya kesalahan pada buku referensi yang akan diterbitkan. Akibat kesalahan complicated, sehingga harus diurai satu
untuk anak didik. Ini terjadi pada buku cetak buku itu, membuat kondisi sema­ per satu dalam UU Sistem Perbukuan,”
digital atau e-book, yang dapat diunduh kin tidak kondusif. kata politisi asal dapil Jawa Tengah itu.
Dalam kesempatan yang sama, Ang­
gota Komisi X DPR, My Esti Wijayati
(F­PDI Perjuangan) mengaku mendapat
masukan yang sangat luar biasa. Ia
meng apresiasi berbagai masukan yang
telah disampaikan Pemerintah Provinsi
DI­Yogyakarta,­salah­satunya­terkait­
konten.
“Dengan mendengar apa yang disam­
paikan, saya langsung merasa maknyes.
Di­Yogya,­kita­mendapat­masukan­ter­
kait konten. Saya kira ini menjadi ke­
sempatan dan juga momentum yang
bisa kita jadikan salah satu masukan dan
referensi untuk kita masukkan di dalam
RUU Sisbuk ini,” imbuh politisi asal dapil
DI­Yogyakarta­ini.
Kunjungan ini juga diikuti oleh Sofyan
Tan­(F-PDI­Perjuangan),­Yayuk­Basuki­(F-
PAN), Dedi Wahidi (F­PKB), dan Dadang
Rusdiana (F­Hanura). (SC,HR,SF) FOTO: EKA
HINDRA, SOFYAN, SUCIATI/PARLE/HR
Tim Panja Sistem Perbukuan Komisi X DPR berfoto bersama dengan pejabat Pemerintah Provinsi DI
Yogyakarta

EDISI 132 TH. XLV, 2015 63