Page 32 - MAJALAH 124

SUMBANG SARAN

Model Pengamanan

Kompleks DPR RI

aat ini DPR RI melalui Badan utama (paripurna). Hal itu tentu yang disampaikan dalam proses
Legislasi tengah membahas sangat membuka ruang bagi ter­ pembahasan Rancangan Peraturan
SRancangan Peraturan DPR jadinya potensi keadaan bahaya tersebut. Salah satunya adanya
RI tentang Sistem Pengamanan di baik di sengaja (sabotase) maupun pola zonasi yang dalam rancangan
Lingkungan Gedung DPR RI. Se­ akibat kecelakaan (tabung gas me­ Peraturan DPR RI tersebut dise­
cara umum Rancangan Peraturan ledak, korsleting, dll). butkan ada zona hijau, zona kuning
DPR RI tersebut memiliki tujuan dan zona merah sebagai tingkatan
untuk menata sekaligus memper­ Berdasarkan hal itu semua, maka gradasi pengamanan. Untuk zona
baiki pola dan sistem pengamanan DPR RI merasa perlu untuk mem­ hijau, pengamanan relatif longgar,
di lingkungan gedung DPR RI yang buat peraturan dalam rangka mena­ sementara zona kuning lebih diper­
dirasakan semakin hari semakin ti­ ta dan mengelola kawasan kompleks ketat dan terbatas, sedangkan zona
dak kondusif bagi berlangsungnya gedung DPR RI ini dengan baik tan­ merah menjadi semacam restricted
kegiatan kenegaraan sehari­hari pa menghilangkan sifat kedekatan area. Pilihan lain yang digagas oleh
para anggota DPR RI. Hampir setiap antara wakil rakyat dan rakyatnya. beberapa pihak terutama pihak ke­
hari dapat kita lihat betapa longgar­ Yang paling utama adalah bagaima­ polisian adalah dibentuknya polisi
nya pengamanan sejak kita masuk na mengatur hal tersebut tetapi parlemen atau pola pengamanan
kompleks DPR RI baik bagi pejalan tetap mempertimbangkan sifat par­ melekat seperti di beberapa Negara
kaki, kendaraan bermotor roda lemen sebagai lembaga yang me­ meskipun dengan catatan harus
dua, hingga mobil termasuk taksi. wakili kepentingan rakyat. Atas hal merubah beberapa peraturan lain­
Jikapun ada pemeriksaan (terhadap tersebut terdapat beberapa pilihan nya yang menegaskan bahwa polisi
taksi), hal itu dirasa sebagai formali­
tas belaka, kecuali jika ada hajat be­
sar seperti pidato kenegaraan maka
pola pengamanannya diperketat
dan melibatkan pihak kepolisian
serta Pasukan Pengamanan Presi­
den (Paspampres). Selanjutnya jika
hendak memasuki ruang sidang/
rapat, maka siapapun bisa mema­
sukinya (baik di ruang rapat utama
ataupun di balkon) tanpa pemerik­
saan secara ketat kecuali sifat rapat
tertutup. Selain pola pengamanan
yang bersifat fisik keamanan, pena­
taan gedung juga menjadi perhatian
termasuk di dalamnya penempatan
ruang­ruang teknis seperti pusat
gas, pusat pengendali elektrik (lis­
trik), AC, dan lain sebagainya men­
jadi persoalan yang rumit. Belum
lagi dengan melihat penataan ka­
wasan dengan banyaknya warung/
kedai hingga ke dekat gedung rapat

32 PARLEMENTARIA EDISI 124 TH. XLV, 2015