Page 35 - MAJALAH 124

PENGAWASAN

KENAIKAN IURAN BPJS

KESEHATAN HARUS

DIBARENGI PERBAIKAN

LAYANAN

Sejak dioperasionalkan 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan memiliki beragam permasalahan,
banyak aspek yang belum matang dan memunculkan persoalan. Kurangnya sosialisasi
dan perubahan struktur dalam BPJS dinilai menjadi penyebab munculnya permasalahan
tersebut. Padahal, BPJS Kesehatan sangat dibutuhkan dan harus tetap dilaksanakan.

alam kwartal pertama pelaksanaan JKN yang mencuat adanya usulan kenaikan iuran peserta BPJS
dioperatori BPJS Kesehatan, memang sudah Kesehatan. Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi
berjalan relatif baik. Namun upaya reformasi IX pada 1 April 2015 lalu, Direktur Utama BPJS Kese­
Dprogram jaminan sosial untuk memberikan hatan menjelaskan pada tahun 2015 tidak ada rencana
perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kenaikan iuran BPJS Kesehatan PBI maupun non PBI
masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan di (mandiri), namun direncanakan iuran BPJS Kesehatan
lapangan dan sekarang dihadapkan dengan wacana akan dinaikan pada 2016.
untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali
Peta Permasalahan Situmorang menyatakan DJSN memperkirakan kenaik­
an iuran mencapai Rp.8.275 per­orang per­bulan. Saat
Di tengah begitu banyaknya pekerjaan rumah yang ha­ ini iuran yang harus dibayar peserta BPJS Kesehatan
rus diselesaikan oleh BPJS, beberapa waktu yang lalu dari penerima PBI sebesar Rp.19.225 per­orang per­

PARLEMENTARIA EDISI 124 TH. XLV, 2015 35