Page 40 - MAJALAH 124
P. 40

PENGAWASAN





                                           Hal senada disampaikan oleh Wakil   dengan menggunakan oktan mini­
                                           Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha   mal 90. Sementara, BBM jenis pre­
                                           dan mengatakan, DPR dapat menye­  mium memiliki oktan 88 dan Perta­
                                           tujuinya Pertalite setelah peme rintah   max dengan oktan 92 dengan harga
                                           memenuhi persyaratan kenapa BBM   yang relatif mahal,” jelasnya.
                                           Pertalite harus digunakan.
                                                                             BBM jenis Pertalite, lanjuytnya, bisa
                                           Satya juga minta agar pemerintah   menjembatani keinginan masyara­
                                           meyakinkan terlebih dahulu Komisi  kat yang ingin membeli BBM de­
                                           VII dengan memberikan penjelasan  ngan harga murah dan sesuai spe­
                                           yang transparan tentang berbagai   sifikasi mesin. “Oktan 90 memenuhi
                                           hal terkait Pertalite. “Pemerintah   kriteria spesifikasi mesin, selama
                                           selalu berargumentasi harga pre­  ini rakyat tahu itu tapi kalau beli
                                           mium dan pertalite diserahkan ke  Pertamax mahal sekali akhirnya
                                           mekanisme pasar, tetapi solarnya   beli premium,” jelasnya.
          hidup orang banyak apalagi per­  disubsidi. Sama halnya ketika pre­
          nyataan keluar dari Pertamina, ka­  miun disubsidi sedangkan pertama   Belum diluncurkan
          lau bukan BUMN tentu masih bisa   diserahkan ke mekanisme pasar. Ke­
          di tolerir, Jadi, Pimpinan BUMN itu   tika itu DPR tidak mempermasalah­  Belum lama ini, Pertamina me­
          tidak boleh ngomong seperti itu,”  kan  karena  pengguna  pertamax   nyatakan bahwa Produk bahan ba­
          tegasnya.                        lebih sedikit dibanding premium.   kar minyak (BBM) varian baru PT
                                           Sementara premium yang menyang­   Pertamina (Persero), Pertalite ma­
          Menurutnya, jika benar akan di­  kut hajat hidup orang banyak masih  sih belum akan diluncurkan dalam
          launching tentunya Pertamina di­  dikuasai oleh negara,” jelasnya.  waktu dekat. Direktur Utama Per­
          anggap telah melanggar kesepaka­                                   tamina Dwi Soetjipto mengatakan,
          tan RDP dengan Komisi VII DPR dan   Menurutnya, kalimat dikuasai oleh   selain kesiapan uji laboratorium dan
          UU. “Jika tiba­tiba dilaunching tentu   negara itu makanya harga BBM ti­  lapangan, sosialisasi Pertalite juga
          melanggar UU, padahal itu telah   dak diizinkan mengunakan me­     perlu dilakukan termasuk kepada
          dise pakati bersama dengan DPR,”  kanisme pasar. Berarti negara harus   para anggota dewan di Senayan.
          paparnya.                        hadir memberikan subsidi terhadap
                                           BBM yang menguasai hajat hidup  “Pertamina masih melakukan peng­
          Sementara anggota Komisi VII     orang banyak.                     kajian baik uji laboratorium dan juga
          DPR dari Partai Golkar Muham­                                      uji lapangan. Selain itu, Pertamina
          mad Suryo Alam mengatakan, DPR   Sementara anggota Komisi VII DPR   juga masih harus mengurus peri­
          meminta menunda karena perlu  RI Kurtubi meminta BBM Pertalite     zinan untuk produk BBM beroktan
          sosiali sasi  dan kesiapan jangan   tidak diperjualbelikan terlebih da­  90 itu,” ujarnya.
          sampai mengurangi jatah BBM      hulu  sebelum ijin dari Pemerin­
          yang lain. “Kita meminta ditunda.   tah keluar. “DPR meminta Pertalite  Menurutnya, tentu saja yang paling
          Ada dua alasan, pertama kesiapan   jangan dijual dulu sebelum ada izin   utama yaitu sosialisasi, termasuk
          memproduksi dan sosialisasinya,   dari pemerintah. Namun bukan be­  kepada stakeholder seperti Parle­
          kita melihat dari Raker terakhir  rarti tidak setuju tapi menunggu izin   men dan Pemerintah. “Tentu saja
          memang ide kesiapan belum ada,”   menteri keluar,” ujarnya.        yang terakhir kita butuh waktu so­
          ujarnya.                                                           sialisasi, termasuk stakeholders,”
                                           Menurutnya, Komisi VII menilai ren­  kata Dwi.
          Setelah didalami, paparnya, dia   cana penjualan BBM jenis Pertalite
          mempertanyakan minyak dari BBM   merupakan sebagai langkah bagus.   Dwi menjelaskan, perlunya Pertam­
          Pertalite itu berasal dari mana kare­  Sebab, masyarakat diberikan opsi  ina menyosialisasikan Pertalite ke
          na memang minyak itu sudah ada   atau pilihan yang lebih banyak untuk   pemerintah dan parlemen dikarena­
          alokasinya sampai sebulan ke de­  menggunakan bensin sesuai dengan   kan bahan bakar minyak (BBM) yang
          pan. “Memang ada kecenderungan   spesifikasi kendaraan dan kemam­  dijual pasti akan berdampak pada
          ingin menghilangkan premium dan   puan membeli.                    ekonomi nasional. “Lalu, kalau sudah
          itu harus dibicarakan dengan DPR                                   itu semua, baru kita sampaikan ke­
          karena APBN kita mengacunya ke  “Sebagian besar mobil baru di In­  pada masyarakat,” ucap Dwi.(si) Foto:
          premium,” jelasnya.              donesia memiliki spesifikasi mesin   Iwan Armanias, Naefuroji/parle/HR



          40 PARLEMENTARIA  EDISI 124 TH. XLV, 2015
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45