Page 39 - MAJALAH 124

DPR MINTA PERTAMINA

SOSIALISASIKAN PERTALITE

Rencana Pertamina untuk meluncurkan Pertalite ini memang menjadi kontroversial.

Tak sedikit pihak yang beranggapan, Pertalite diluncurkan untuk lambat-laun
menghilangkan Premium. Untuk diketahui penghapusan Premium merupakan
rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi.

pada rakyat minimal kepada Komisi
VII DPR yang membidangi energi.
“Harus dikonsultasikan kepada
Komisi VII DPR jika belum tentu kita
tidak mendukung langkah ini,” tan­
dasnya.

Dia menegaskan, adanya tanggapan
Pertalite urusan korporasi Pertami­
na merupakan tanggapan yang keli­
ru. Pasalnya didalam UUD persoalan
BBM tidak boleh dilepas sepenuh­
nya ke pasar. “BBM jelas dinyatakan
bahwa itu menguasai hajat hidup
masyarakat jadi harus diatur oleh
pemerintah dan tidak boleh seenak­
nya sebab komoditi itu ada yang
strategis dan non strategis, BBM itu
merupakan komoditi strategis jadi
emerintah pun telah menepis masih rendah karena itu tentu masih tidak bisa semena­mena,” ujarnya.
anggapan tersebut de ngan banyak pemakai premium. “Bahkan
Pmeminta Pertamina tetap kalau diberikan alternatif boleh saja,
menyediakan Premium. Selain isu asal tidak mengurangi ketersedia­
penghapusan Premium, peluncuran an premium. Tadinya pompa untuk
Pertalite juga dicurigai menjadi mo­ premium pastinya akan diganti oleh
dus Pertamina cari untung. Komite Pertalite,” ujarnya.
Penghapusan Bensin Bertimbal
(KPBB) dan Komisi VII DPR menye­ Di sisi lain, masih ada persoalan
but, Pertamina mencari untung dari perijinan yang belum selesai, seperti
penjualan Pertalite tersebut. yang disampaikan oleh Pertamina.
“Jadi setiap BBM yang diperdagang­
“DPR tidak setuju jika Pertalite dini­ kan harus ijin pemerintah walaupun
atkan untuk menggantikan premium RON sama tetapi spesifikasi berbe­
seperti yang pernah disampaikan da, kalau ingin launching tentunya
Pertamina pastinya harganya akan DPR secara tegas tidak dapat me­
lebih mahal dibandingkan dengan nyetujui kita minta diundur sampai Dia menambahkan, langkah Perta­
Premium,” ujar Ketua Komisi VII DPR semua persoalan lainnya selesai mina ini jelas­jelas akan meng­
Kardaya Warnika kepada Parlemen­ dulu,” jelasnya. gantikan Premium secara berta­
taria baru­baru ini. hap. “Memang ini nyata­nyata akan
Dia menegaskan, persoalan BBM ini menggantikan Premium. Pandangan
Menurutnya, daya beli masyarakat harus transparan dan dijelaskan ke­ ini yang keliru, BBM itu menguasai

Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana
PARLEMENTARIA EDISI 124 TH. XLV, 2015 39