Page 38 - MAJALAH 124

PENGAWASAN

gung jawab negara. Usulan terakhir ada di angka Rp Kalau belum dievaluasi, rencana
25.000 hingga Rp 27.000. Prinsipnya, kami tidak ke­
beratan kalau iuran PBI yang dinaikkan,” katanya. perubahan iuran nanti dulu. Evaluasi ini
justru untuk mengetahui apa saja yang
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi jadi masalah dalam BPJS Kesehatan
IX Ermalena kepada Parlementaria DPR terkait de­
ngan usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan terse­
but, bahwa Komisi IX tidak menyetujui kenaikan
premi pada tahun 2016 untuk yang iuran mandiri
(non PBI). “ Kita akan melakukan evaluasi tidak ha­
nya pada sisi pendataan dan pembagian dari kartu
jaminan kesehatan itu tapi kita juga ingin mengevaluasi
terhadap fasilitas pelayanan kesehatan termasuk SDM
nya,” jelas dia.

Sementara untuk kenaikan iuran PBI yang ditanggung
pemerintah, Ermalena menyatakan bahwa kalau me­
mang dianggap perlu menaikkan iuran PBI pihaknya
tidak keberatan. Namun perlu dijelaskan terlebih da­ kesehatan tidak mencapai 5% hanya pada kisaran tidak
hulu rasionya kenapa perlu adanya kenaikan anggaran lebih dari 2 %. “Komisi IX akan memperjuangkan me­
iuran PBI dari Rp.19.225 per­orang per­bulan menjadi naikkan anggaran kesehatan agar hak rakyat indonesia
di angka kisaran Rp 25.000 hingga Rp 27.000. “Angga­ untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu menjadi
ran untuk kenaikan iuran PBI harus diadakan karena terpenuhi, kita akan terus mendorong agara anggaran
dalam undang­undang menjamin hak rakyat untuk kesehatan mencapai 5 %,” tegas Ermalena.
mendapatkan pelayanan kesehatan. Pengadaan ang­
garan untuk kenaikan iuran PBI harus dilakukan secara “Kalau belum dievaluasi, rencana perubahan iuran
proporsional dengan pola pelayanan yang akan diberi­ nanti dulu. Evaluasi ini justru untuk mengetahui apa
kan kepada pasien atau masyarakat Indonesia secara saja yang jadi masalah dalam BPJS Kesehatan,” ujarnya
keseluruhan mampu terpenuhi,” ungkap Ermalena.
Menurutnya, pola penyakit yang berubah, animo ma­
“Anggaran yang disediakan untuk PBI sudah menca­ syarakat yang tinggi untuk berobat, ketersediaan dan
pai 88 juta penduduk, apalagi dengan penambahan 422 kualitas fasilitas kesehatan, sistem rujukan berjenjang,
miliar yang terakhir itu dialokasikan untuk anak­anak serta manfaat apa saja yang dijamin adalah beberapa di
dari keluarga PBI, narapidana miskin dan masyarakat antara sekian banyak hal yang harus dievaluasi.
penyandang masalah sosial,” tambah Ermalena.
Hasil evaluasi tersebut, ujar Ermalena, akan menentu­
Politisi PPP ini menyatakan bahwa perlu dilakukan kan apakah iuran peserta BPJS Kesehatan naik atau ti­
evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program dak. Jika memang diperlukan kenaikan iuran, kenaikan
Jaminan Kesehatan Nasional sebelum membahas pe­ yang ditetapkan memiliki dasar yang kuat.
rubahan besaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan.
Dengan evaluasi, akan diketahui apa saja yang perlu “Kita ingin memaksimalkan seluruh fasilitas kese hatan
dibenahi, termasuk masih pantaskah besaran iuran pemerintah dan swasta untuk memberikan pelayanan
kepesertaan saat ini. kepada masyarakat indonesia termasuk yang meng­
gunakan BPJS secara maksimal, sesuai dengan amanat
“Evaluasi yang harus dilakukan oleh Kementerian Kese­ undang­undang,” ungkap Ermalena.
hatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan tidak hanya terkait dengan iuran, banyak hal Karenanya peran legislatif dalam mengawal pelaksanaan
lain yang harus ditinjau ulang dan dikaji,” terang dia. UU SJSN dan BPJS menjadi sangat krusial baik dalam
mencermati usulan sebelum menetapkan anggaran,
Lebih lanjut, Ermalena menyatakan bahwa Kemen­ maupun dalam mengontrol pelaksanaan BPJS secara
terian Kesehatan harus melakukan penghitungan ulang penuh dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran­
terhadap fasilitas yang ada, termasuk masalah anggar­ nya.” Jangan sampai kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak
an. Anggaran kesehatan seharusnya mencapai 5% dari dibarengi dengan perbaikan­perbaikan layanannya” tu­
total anggaran yang ada namun kenyataannya untuk tup Ermalena. (skr) Foto: Andri, Eka Hindra, Naefuroji/Parle/HR

38 PARLEMENTARIA EDISI 124 TH. XLV, 2015