Page 33 - MAJALAH 124

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si *

hanya sebagai pendukung dalam (tulang punggung) dalam penga­ Fokus konsep ini adalah desain
pengamanan di kompleks gedung manan kompleks MPR/DPR/DPD baru yang diperlukan sebagai upaya
DPR RI ini dalam posisi sebagai RI dan bukan menjadi backup pe­ mengembangkan sistem keamanan
pengamanan obyek vital. ngamanan daripada otoritas penge­ yang spesifik atau khas yaitu legis­
lola Obvitnas, khususnya kompleks latif security manajemen yang se­
Dalam dokumen yang dipaparkan MPR/DPR/DPD RI. Nantinya, Polisi jalan dengan tugas pokok, fungsi
pihak kepolisian kepada Badan Parlemen ini akan mengamankan dan peran Polri. Maka pendekatan
Legislasi beberapa waktu lalu dise­ pejabat negara VIP/VVIP. Asumsi keamanan khusus pada parlemen
butkan bahwa alasan diperlukan lainnya, adalah audit security yang melalui satuan Polisi Parlemen sa­
pengamanan melekat itu karena dilakukan oleh tim asistensi Direk­ ngat diperlukan. Landasan yuridis­
adanya beragam jenis ancaman torat Pam Obvit Polda Metro Jaya nya adalah Undang­Undang Nomor
keamanan di Indonesia. Saat ini, dari tahun 2014 hingga 2015. Hasil­ 2 tahun 2002 tentang Polri. Juga
dengan keberadaan Pasukan Peng­ nya, keamanan di kompleks parle­ Keputusan Presiden Nomor 63 ta­
amanan Dalam (Pamdal) dan Polisi men masih jauh dari standar yang hun 2004 tentang Obyek Vital Na­
Pam Obvit (Pasukan Pengamanan telah ditetapkan oleh Polri. Meski sional. Lalu, Peraturan Kapolri No­
Objek Vital) di bawah Polda, dirasa terdapat satuan Dit Pam Obvit PMJ mor 24 tahun 2007 tentang Sistem
sudah tidak sesuai dengan beragam yang hanya dijabat seorang Kanit Manajemen Pengamanan Organisa­
ancaman keamanan di Indonesia. dengan berpangkat Pamen (Kom­ si, Perusahaan dan atau Instansi/
Polisi Parlemen adalah jawabannya, pol) dengan sejumlah personel ha­ Lembaga Pemerintah.
di mana Polri menjadi backbone nya 30 orang.
Melihat beberapa pilihan model
pengamanan di atas tentu kita ha­
rus mengkajinya secara mendalam
dengan melihat berbagai aspek yai­
tu aspek teknis, aspek sosiologis,
dan aspek politis. Ketiga aspek itu
harus menjadi rujukan utama dalam
membuat peraturan tentang pola
pengamanan kompleks gedung DPR
RI ini. Secara teknis kita semua su­
dah mengetahui dan memahami
bahwa keadaannya sudah sangat
longgar seperti sudah disampaikan
di muka dengan berbagai potensi
keadaan bahaya yang mungkin tim­
bul. Aspek kedua yaitu aspek so­
siologis merupakan hal yang sangat
penting diperhatikan karena karak­
teristik parlemen sebagai lembaga
perwakilan rakyat memang “harus”
dekat dengan rakyatnya atau tidak
berjarak. Dengan demikian pola
pengamanan yang hendak diran­

PARLEMENTARIA EDISI 124 TH. XLV, 2015 33