Page 36 - MAJALAH 124

PENGAWASAN

bulan. Sedang untuk kenaikan iuran untuk peserta Jumlah peserta penerima bantuan iuran yang berasal
mandiri yang diajukan, menurut Chazali yakni sebesar dari kalangan masyarakat tidak mampu pada tahun
Rp.10.000. 2015 ini akan bertambah sampai dengan 2,2 juta. Untuk
menambah peserta tersebut pemerintah telah menga­
Dengan demikian iuran wajib untuk layanan rawat lokasikan tambahan anggaran sekitar Rp 800 miliar
inap kelas III akan menjadi Rp.35.000 per­orang per­ pada 2015 dengan premi Rp 19.225 per orang per bulan.
bulan dari sebelumnya Rp.25.500 dan kelas dua men­
jadi Rp.52.500 dan kelas I menjadi sebesar Rp.69.500. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris me ngakui
Menurut Chazali dengan kenaikan iuran peserta man­ masih ada banyak permasalahan yang mewarnai pro­
diri tersebut akan meningkatkan pelayanan BPJS Kese­ gram BPJS Kesehatan selama 2014. Oleh sebab itu, ke
hatan terutama keterlibatan rumah sakit yang menjadi depan BPJS Kesehatan akan memperbaiki pelaksanaan
mitra.Namun anggota DJSN lainnya Bambang Purwoko program BPJS Kesehatan.
menambahkan usulan kenaikan iuran peserta mandiri
tersebut belum mendapatkan persetujuan dan penge­ Munculkan Protes
sahan dalam pleno DJSN.
Terlepas dari pro dan kontra usulan kenaikan iuran BPJS
Kesehatan, BPJS harus diakui memiliki sejumlah per­
masalahan yang harus dengan jeli dipetakan bersama
oleh DPR dengan pemerintah. Berdasarkan UU, maka
sistem BPJS menetapkan bahwa kepesertaan bersifat
wajib bagi seluruh warga bahkan warga asing dengan
ketentuan tertentu sebagaimana ketentuan UU BPJS
pasal 14. termasuk pembayaran iuran (premi) sebesar
27.000/ orang setiap bulannya.

Terkait dengan iuran berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pasal
1 angka 13 danPeraturan Badan Penyelenggara Jamin­
an Sosial Kesehatan (BPJS) Nomor 4 Tahun 2014 pasal
1 ang ka 3; iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah
uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta,
pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program
jaminan kesehatan.

Ketentuan besaran iuran jaminan kesehatan bagi
peserta PBI sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presi den Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 ten­
tang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Ta­
Sementara pada kesempatan RDP dengan Komisi IX hun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan sebagai berikut:
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menegas­
kan tahun 2016 harus ada penaikan iuran premi un­ Pasal 16A
tuk mengisi gap 2014 dan 2015. BPJS Kesehatan juga
menjelaskan mayoritas yang menggunakan BPJS Kese­ Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Ke­
hatan adalah pasien peserta mandiri kelas 1 dan 2 se­ sehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Peme­
lain itu prinsip gotong royong peserta BPJS tidak ter­ rintah Daerah sebesar Rp 19.225,00 (sembilan belas ribu
jadi sehingga terjadi defisit keuangan. dua ratus dua puluh lima rupiah) per orang per bulan.

Sementara itu Ketua DJSN mengungkapkan terjadi Pasal 16B
peningkatan jumlah peserta yang cukup signifikan
kepesertaan BPJS Kesehatan. Terkait dengan target (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja
kepesertaan BPJS Kesehatan pada 2015, Ketua DJSN Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil,
berharap dapat mencapai angka kepesertaan sebesar Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pega­
165 juta peserta. wai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima
persen) dari Gaji atau Upah per bulan.

36 PARLEMENTARIA EDISI 124 TH. XLV, 2015