Page 37 - MAJALAH 124
P. 37

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar   kerap kali dikeluhkan masyarakat. Di sisi lain pelayanan
            dengan ketentuan sebagai berikut: 3% (tiga per­    atas kepersetaan BPJS Kesehatan masih menjadi keluh­
            sen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 2% (dua persen)   an dari masyarakat.
            dibayar oleh Peserta.
                                                               Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi
            Selain itu UU BPJS Pasal 17 juga menetapkan bahwa  dalam RDP dengan BPJS Kesehatan dan DJSN me­
            khusus untuk fakir miskin, tidak mampu, orang cacat,  nyatakan tidak setuju bila Badan Penyelenggara Jamin­
            tidak bekerja dalam kurun waktu tertentu iuran wajib   an Sosial (BPJS) Kesehatan menaikkan iuran peserta
            BPJS dibayar oleh pemerintah, artinya mendapatkan   mandiri. Pasalnya, pelayanan yang diberikan BPJS Ke­
            jaminan kesehatan gratis. Sedang dalam pasal 14 UU   sehatan dinilai belum optimal. BPJS Kesehatan dinilai
            SJSN menjelaskan bahwa pemerintah secara bertahap   belum layak menaikkan iuran karena fasilitas kesehat­
            mendaftarkan PBI (penerima bantuan iuran) sebagai   an yang masih minim. Pasien yang membludak masih
            peserta ke BPJS, yaitu orang fakir miskin dan tidak  terjadi di banyak RS, belum lagi waktu antre berobat
            mampu.                                             yang dinilai terlalu lama.

            Namun bagaimana menentukan yang miskin, tidak  Salah satu jalan mengatasi permasalahan tersebut,
            mampu yang iurannya harus ditanggung pemerintah    menurut Dede, adalah dengan menaikkan anggaran
            belum terpetakan dengan baik sehingga kemungkin­   untuk bidang kesehatan. “Pemerintah harus serius
            an terjadinya salah sasaran masih terbuka lebar.  menggolkan amanat Undang­Undang Dasar, di mana
            Mekanisme pembayaran dan kerjasama dengan RS       anggaran untuk kesehatan minimal lima persen untuk
            juga merupakan permasalahan lainnya yang harus  pusat dan 10 persen di daerah,” ujar Dede.
            dicermati dengan seksama terutama kerjasama RS
            Swasta yang belum terjalin dengan baik. Selain itu   Meski begitu, Dede mengatakan sepakat bila kemu­
            belum maksimalnya pelaksanaan sejumlah program     dian iuran untuk peserta Penerima Bantuan Iur­
            yang dilaksanakan BPJS serta birokrasi BPJS yang   an (PBI) dinaikkan. “Karena PBI merupakan tang­



                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 124 TH. XLV, 2015  37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42