Page 44 - MAJALAH 124

ANGGARAN

dalam APBD. Ditambah keterbatasan yang memperkuat dibutuhkanya
Kontribusi PDB Tanpa Migas
WILAYAH
2005 2013 keuangan daerah, ketergantungan perencanaan dan implementasi
Sumatera 18.83 19.08 keuangan daerah terhadap dana pembangunan pendidikan yang
Jawa-Bali 66.10 65.35
Kalimantan 6.63 7.24 perimbangan serta alokasi belanja lebih fokus dan berorientasi ke timur
Sulawesi 4.79 5.33 pegawai yang masih relatif besar dan Indonesia.
Nusa Tenggara, Maluku & Papua 3.66 3.01
membebani APBD.
Ditulis oleh: Robby Alexander Sirait
disebabkan oleh politik anggaran Kondisi kesenjangan pembangunan (Analis Belanja Negara, Biro Analisa
pemerintah daerah yang masih belum ekonomi dan belum optimalnya Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Sek­
menjadikan pembangunan layanan peran pemerintah daerah dalam retariat Jenderal DPR RI)
dasar, termasuk pendidikan, sebagai menjalankan urusan bidang pen­
anggaran prioritas pembangunan di dikan, dapat menjadi alasan Disunting oleh: sf (Parlementaria)

Sasaran, Arah, dan Strategi Kebijakan Pembangunan
Pendidikan Dasar dan Menengah

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah kerangka meningkatkan angka partisipasi bersekolah antara
Nasional (RPJMN) 2015­2019, sasaran pokok pembangunan lain melalui pemberian peluang bagi kelompok penduduk
nasional sub bidang pendidikan dasar dan menengah miskin untuk bersekolah melalui pemberian bantuan Kartu
difokuskan pada beberapa target kenaikan indikator Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Operasional Sekolah
pendidikan antara lain adalah kenaikan APM dan APK SD/ (BOS), pembangunan sekolah dan kelas baru untuk SD,
SDLB/Paket A, APM dan APK SMP/SMPLB/Paket B, APK SMP dan sekolah menengah, rehabilitasi ruang kelas,
SMA/SMK/SMLB/Paket C, kenaikan angka melanjutkan pembangunan sekolah SD­SMP satu atap, meningkatkan
ke jenjang yang lebih tinggi serta penurunan angka putus jumlah SMK yang memberikan pendidikan kewirausahaan
sekolah disetiap jenjang pendidikan. dan teaching factory, peningkatan relevansi SMK terhadap
industri atau dunia kerja, serta pembangunan SMK kelautan
dan pertanian.

SASARAN 2015 2016 2017 2018 2019 Sedangkan untuk peningkatan mutu pendidikan dasar dan
APM SD/SDLB/PAKET A (%) 82.00 82.51 82.88 84.52 85.20
APK SD/SDLB/PAKET A (%) 97.65 97.85 98.02 99.92 100.55 menengah, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah SD/
Angka Putus Sekolah SD (%) 1.07 1.04 1.00 0.98 0.97
APM SMP/SMPLB/PAKET B (%) 71.88 72.69 73.07 73.70 73.72 SDLB dan SMP/SMPLB berakreditasi B, jumlah SD/SDLB dan
APK SMP/SMPLB/PAKET B (%) 80.73 81.89 82.40 83.61 83.77
Angka Putus Sekolah SMP (%) 1.14 1.11 1.08 1.03 1.01 SMP/SMPLB yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan
Angka Melanjutkan SD ke SMP (%) 83.40 83.64 84.95 86.89 87.67
APK SMA/SMK/SMLB/Paket C (%) 73.82 76.68 79.08 80.51 82.18 Standar Nasional Pendidikan (SNP), SD/SDLB dan SMP/SMPLB
Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA dan SMK (%) 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00
Persentase kecamatan yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah 76.60 82.50 88.30 94.20 100.00 yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), SD/SDLB dan
Angka siswa putus sekolah SMA/SMK (%) 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80
SMP/SMPLB yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(PTK) sesuai NSP, persentase kabupaten/kota yang memiliki
Dari tabel di atas, untuk tahun 2016 pemerintah menargetkan minimal 1 sekolah menengah rujukan/model serta peningkatan
adanya kenaikan APM SD/SDLB/Paket C sebesar 0,51 persen, persentase PTK sekolah menengah yang meningkat karirnya.
APK sebesar 0,2 persen serta penurunan angka putus Untuk mencapai target-target tesebut, kegiatan prioritas
sekolah SD sebesar 0,03 persen. Untuk SMP, pemerintah diarahkan antara lain melalui peningkatan jumlah sekolah
menargetkan peningkatan APM SMP/SMPLB/Paket C yang mendapat pembinaan akreditasi dan bantuan peralatan
sebesar 0,81 persen, APK sebesar 1,16 persen dan penurunan pendidikan, peningkatan perpustakaan/pusat sumber belajar
angka putus sekolah sebesar 0,03 persen. Sedangkan untuk SD/SMP/SM dan laboraturium SMP/SM yang dibangun maupun
SMA/SMK, pemerintah menargetkan APK SMA/SMK/ direhabilitasi, mendorong peningkatan siswa yang mengikuti
SMLB/Paket C sebesar 2,856 persen dan penurunan angka lomba/kompetisi/olimpiade/debat dan unjuk prestasi tingkat
putus sekolah sebesar 0,1 persen. Target­target tersebutkan nasional dan internasional serta mendorong siswa untuk
merupakan target yang difokuskan untuk meningkatkan memperoleh beasiswa bakat dan prestasi. Sedangkan untuk
angka partisipasi masyarakat untuk mengeyam pendidikan. PTK, dicapai melalui peningkatan jumlah PTK yang menerima
tunjangan fungsional, profesi dan khusus, peningkatan jumlah
Target­target tersebut akan dicapai melalui arah dan strategi PTK berkualifikasi akademik S1/D4 serta tersedianya jenis
kebijakan dalam berbagai kegiatan­kegiatan prioritas penghargaan dan perlindungan bagi PTK.
nasional. Di dalam RPJMN 2015­2019, kegiatan proritas dalam

44 PARLEMENTARIA EDISI 124 TH. XLV, 2015