Page 46 - MAJALAH 124

LEGISLASI

struksi. Diantaranya, lemahnya perkembangan jasa konstruksi; Muhidin menjelaskan bentuk usa­
daya saing pelaku usaha konstruksi mewujudkan tertib penyelengga­ ha orang perseorangan hanya
nasional yang disebabkan karena raan pekerjaan jasa konstruksi yang dapat melaksanakan Pekerjaan
bidang usaha berbasis arsitektur, menjamin kesetaraan kedudukan Konstruksi yang berisiko kecil,
sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata antara pengguna jasa dan penye­ berteknologi sederhana, dan berbi­
lingkungan (ASMET) tidak kom­ dia jasa dalam hak dan kewajiban; aya kecil. Sedangkan untuk Peker­
patibel dengan playing field dan menata sistem jasa konstruksi yang jaan Konstruksi yang berisiko besar,
standar Internasional, serta adanya mampu mewujudkan keselamatan berteknologi tinggi, dan berbiaya
liberalisasi perdagangan jasa kon­ publik dan menciptakan kenyaman­ besar hanya dapat dilakukan oleh
struksi, terlebih saat ini Indonesia an lingkungan terbangun; menja­ badan usaha yang berbentuk per­
akan menghadapi Masyarakat Eko­ min tata kelola penyelenggaraan seroan terbatas atau badan usaha
nomi ASEAN (MEA). jasa konstruksi yang baik; asing yang dipersamakan.

Lemahnya Kompetensi sumber daya menciptakan integrasi nilai seluruh “Ada penambahan pengaturan
manusia di bidang jasa konstruksi, layanan dari tahapan penyelengga­ mengenai badan usaha kecil atau
juga disinyalir sebagai penyebabnya raan jasa konstruksi; dan mewujud­ menengah yang berbadan hu­
karena ada keberagaman jenis dan
proses sertifikasi di lapangan ser­
ta sertifikasi yang belum menjadi
quality assurance. Belum jelasnya
arah pertumbuhan dan perkem­
bangan jasa konstruksi di Indonesia
serta perangkat evaluasinya. Hal ini
disebabkan karena belum adanya
kontrak & sub kontrak yang men­
jamin kesetaraan antara pengguna
dan penyedia jasa. Selain itu, belum
adanya Pemisahan Antara Regula­
tor dan Operator, serta peran Ma­
syarakat Jasa Konstruksi.

Patut diketahui bahwa RUU Jasa
Konstruksi pada periode keanggo­
taan 2009­2014 telah menjadi pri­
oritas tahunan di Prolegnas tahun
2010­2014 dan sudah sampai tahap­
an harmonisasi di Badan Legislasi
pada tahun 2014. Pada periode ke­
anggotaan 2014­2019 diusulkan un­
tuk masuk dalam Prolegnas, serta
menjadi prioritas tahun 2015.

RUU Jasa Konstruksi terdiri dari
14 bab dan 105 Pasal. Mengingat
Sistematika UU berubah dan pe­
rubahan materi UU melebihi 50%, kan peningkatan peran masyarakat kum dan yang tidak berbadan hu­
maka RUU ini bersifat mengganti­ di bidang jasa konstruksi. kum dimana mereka hanya dapat
kan Undang­Undang No. 18 Tahun melakukan Pekerjaan Konstruksi
1999 tentang Jasa Konstruksi yang Pada RUU perubahan, bentuk usaha yang berisiko kecil sampai sedang,
terdiri dari 11 bab dan 46 Pasal. Jasa Konstruksi berbentuk usaha berteknologi sederhana sampai
orang perseorangan atau badan madya, dan berbiaya kecil sampai
Pengaturan penyelenggaraan jasa usaha baik yang berbentuk badan sedang,” ungkapnya.
konstruksi bertujuan untuk mem­ hukum maupun tidak berbadan hu­
berikan arah pertumbuhan dan kum. Tidak ada perbedaan pada Peker­

46 PARLEMENTARIA EDISI 124 TH. XLV, 2015