Page 48 - MAJALAH 124

LEGISLASI

jawab terhadap Kegagalan Peker­
jaan Konstruksi dan Kegagalan
Bangunan dalam hal penyeleng­
garaan Pekerjaan Konstruksi tidak
memenuhi standar Keselamatan
Konstruksi yang penetapannya di­
lakukan oleh penilai ahli yang di­
tunjuk oleh Lembaga.

Dari sisi penataan kelembagaan
pengembangan jasa konstruksi
yang menempatkan proses serti­
fikasi sebagai instrumen me ngon­
trol kualitas pelayanan penyedia
jasa konstruksi memerlukan pe­
nyesuaian terkai dengan aspek
pengembangan prosedur, terutama
dalam memperjelas kualitas akun­
pek Keselamatan Konstruksi masih Pekerjaan Konstruksi dan Kegaga­ tabilitas dan pembagian peran di­
kurang mendapat perhatian yang lan Bangunan sebagai konsekuensi antara para pemangku kepentingan
serius dari penyelenggara konstruk­ dari pembedaan definisi dalam ke­ di jasa konstruksi.
si. Hal tersebut dibuktikan dengan tentuan umum dimana Kegagalan
banyak terjadinya peristiwa Kega­ Pekerjaan Konstruksi merujuk pada Prosedur yang perlu ditata kembali
galan Bangunan maupun Kegagal­ kegagalan selama proses pengerjaan terkait dengan prosedur registrasi,
an Pekerjaan Konstruksi yang me­ dan pelaksanaan, sedangkan Kega­ sertifikasi maupun lisensi yang mu­
ngakibatkan Kegagalan Bangunan, galan Bangunan merujuk pada kega­ lai banyak dipertanyakan fungsinya
yang seringkali menimpa pekerja galan hasil akhir bangunan setelah dalam pengembangan usaha jasa
maupun pihak di luar penyelenggara diserahkan. Pembedaan ini menjadi kontruksi.
Pekerjaan Konstruksi dan membawa penting agar jelas pengenaan tang­
akibat hukum yang serius. gung jawab dan sanksi serta penen­ Kelembagaan jasa konstruksi ada
tuan kegagalan yang terjadi. dua yaitu lembaga pengembangan
Peristiwa kegagalan pembangunan dan Badan Akreditasi dan Sertifi­
atau konstruksi akhir­akhir ini baik Secara definitif Kegagalan Bangun­ kasi Jasa Konstruksi.
diakibatkan oleh kesalahan proses an adalah keadaan bangunan yang
maupun keadaan diluar kuasa ma­ tidak berfungsi, baik secara keselu­ Pembentukan dua lembaga ini di­
nusia, menyisakan persoalan terkait ruhan maupun sebagian dari segi dasari untuk mengembalikan fung­
dengan kualitas dan tanggung ja­ teknis dan manfaat, sebagai akibat si pengembangan dan pembinaan
wab penyedia dan penggunaannya. kesalahan Penyedia Jasa atau Peng­ sektor jasa konstruksi secara utuh
Aspek ini perlu dipertegas terkait guna Jasa setelah penyerahan akhir dan tidak dicampuri oleh fungsi
dengan tanggung jawab, serta pro­ Pekerjaan Konstruksi. Sedangkan pemberian akreditasi dan sertifika­
ses pengawasan dan penilaian pada Kegagalan Pekerjaan Konstruksi si penyelenggaraan kegiatan sektor
saat proses penyelenggaraan kon­ adalah keadaan hasil Pekerjaan jasa konstruksi.
struksi berlangsung ataupun saat Konstruksi yang tidak sesuai de­
ditemukan atau terjadi kegagal­ ngan spesifikasi pekerjaan se­ “Dengan pengaturan yang kompre­
an konstruksi atau bangunan baik bagaimana disepakati dalam Kon­ hensif melingkupi berbagai aspek
yang berakibat pidana maupun itu­ trak Kerja Konstruksi baik sebagian dalam sektor jasa konstruksi, maka
dak. “Aspek ini pengaturannya ha­ maupun keseluruhan sebagai akibat RUU ini diharapkan memenuhi ke­
rus memberikan jaminan kepastian kesalahan Pengguna Jasa atau Pe­ butuhan hukum dan kebutuhan
hukum,” tegasnya. nyedia Jasa dan/atau tidak sesuai masyarakat, serta lebih memberi­
dengan standar Keselamatan Kon­ kan jaminan kepastian hukum,
Pada UU No.18/1999, hanya diatur struksi. khususnya kepada masyarakat jasa
mengenai Kegagalan Bangunan. konstruksi dan masyarakat secara
Dalam RUU ini, dibedakan kegagal­ Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa keseluruhan,” tegasnya. (as) Foto:
an konstruksi menjadi Kegagalan menjadi pihak yang bertanggung Iwan Armanias, Agung/Parle/HR

48 PARLEMENTARIA EDISI 124 TH. XLV, 2015