Page 47 - MAJALAH 124

jaan Konstruksi yang hanya dapat dan badan usaha harus memiliki tersendiri yang dirinci secara
dilakukan oleh bentuk usaha orang Izin Usaha sesuai klasifikasi dan jelas sehingga kurang mendapat
perseorangan, namun untuk badan kualifikasi. Izin Usaha ini dikelu­ penekanan terhadap pentingnya
usaha besar atau badan usaha as­ arkan oleh Pemerintah Daerah di­ standar keselamatan dalam penye­
ing yang berbadan hukum dan tempat domisili usaha dan badan lenggaraan Pekerjaan Konstruk­
perorangan asing, mereka dibatasi usaha, dan hanya diberikan kepada si. Adapun ketentuan mengenai
hanya dapat melakukan Pekerjaan bentuk usaha orang perseorangan keteknikan yang menjadi standar
Konstruksi yang berisiko besar, atau badan usaha yang telah memi­ Keselamatan Konstruksi diatur
berteknologi tinggi, dan berbiaya liki sertifikat sesuai klasifikasi dan dengan peraturan menteri yang
besar. kualifikasi usaha serta telah terkait.

RUU ini juga mengatur bahwa teregistrasi. Sedangkan sertifikasi RUU mengatur lebih jelas dan rinci
badan usaha besar atau badan usa­ klasifikasi usaha Jasa Konstruksi terkait Standar Keselamatan Kon­
ha asing yang berbadan hukum diberikan oleh suatu badan serti­ struksi yang menjadi kewajiban pe­
dan perorangan asing hanya dapat fikasi, baru kemudian usaha orang nyelenggara Pekerjaan Konstruksi
melakukan Pekerjaan Konstruksi perseorangan dan badan usaha yang meliputi keteknikan, menca­
berisiko besar, berteknologi tinggi, yang telah mendapat sertifikasi kup persyaratan keselamatan
dan berbiaya besar. Hal ini diterap­ tersebut wajib untuk mengikuti umum, konstruksi bangunan,
kan untuk membatasi ruang gerak registrasi di lembaga pengemba­ kondisi geografis yang rawan gem­
dari badan usaha besar atau badan ngan. “Peraturan lebih terperinci pa, mutu hasil pekerjaan, mutu ba­
usaha dan perorangan asing agar dimaksudkan agar bisa memberi­ han dan atau komponen ba ngunan,
tidak mengambil lahan Pekerjaan kan panduan atau guideline yang dan mutu peralatan sesuai dengan
Konstruksi yang diperuntukkan lebih jelas dan memberikan kepas­ ketentuan standar atau norma; ke­
bagi badan usaha kecil dan mene­ tian hukum bagi para pelaku usaha amanan, keselamatan, dan kese­
ngah, sehingga badan usaha kecil Jasa Konstruksi,” paparnya. hatan tempat kerja konstruksi; per­
dan menengah dapat terus tumbuh lindungan sosial tenaga kerja dalam
dan berkembang pada sektor Jasa Standar Keselamatan Konstruksi pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
Konstruksi. tata lingkungan setempat dan pe­
Dalam UU No.18/1999, pengaturan ngelolaan ling kungan hidup.
RUU mengatur secara lebih rinci mengenai standar keselamatan
bahwa bentuk usaha perseorangan konstruksi tidak menjadi bagian Bagian ini penting oleh karena as­

PARLEMENTARIA EDISI 124 TH. XLV, 2015 47